Studi ini dilakukan untuk menemukenali aspek aspek kepatuhan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pos dalam menjalankan bisnisnya. Sejauh ini aspek –aspek kepatuhan penyelenggara pos dilihat berdasarkan pemenuhan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos (LPP) kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No.7 Tahun 2018 . Namun pada dasarnya aspek aspek kepatuhan tersebut perlu diidentifikasi apa saja kewajiban atau komitmen yang harus dipenuhi penyelenggara pos. Penyusunan standar indeks kepatuhan penyelenggara pos dapat dilihat berdasarkan aturan/ regulasi yang menerangkan tentang kewajiban dan komitmen yang harus dipenuhi penyelenggara pos. Klasifikasi tentang kewajiban dan komitmennya dapat dibagi menjadi 3 dimensi : Asas Penyelenggaraan Pos (Kecepatan & Keamanan, Kerahasiaan, Perlindungan, Kemandirian, dan Kemitraan), Regulasi & Kebijakan (Perizinan Pos, Bea/Cukai/Pajak, Karantina, Perlindungan Konsumen) dan Standar Layanan Pos Komersial (Keamanan dan Kerahasiaan, Pengaduan, Saran dan Informasi, Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas, Ganti Rugi, Informasi Layanan). Secara umum indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan nilai cukup memenuhi kepatuhan dengan nilai 0,78. Berdasarkan dimensi kepatuhan yang membangunnya dimensi asas penyelenggaraan pos merupakan dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan (zona hijau). Sementara itu dua dimensi lainnya yakni regulasi& kebijakan, dan Standar Layanan Pos Komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning)

The high need for information technology that can be accessed anywhere and anytime indirectly opens a big opportunity for irresponsible parties to attack and destroy the system. The server farm is one of the targets most hunted by attackers, intending to damage, and even retrieving victim data. One of the efforts to deal with this problem is to add server security by using honeypot. The existence of a honeypot is one of the efforts to prevent system hacking by creating a fake server to divert attackers access. In its application, the logs generated from the honeypot are only letters and numbers, making it difficult to analyze the logs. It became a problem it will being a lot of log data being processed. To make it easier for administrators in analyzing logs, a visualization system using the ELK Stack is proposed. Honeypot and ELK Stack integration can be a security system solution in detecting attacks while providing visualization to administrators. Five testing schemes were carried out to provide a comparative study between the low interaction honeypot Cowrie and Dionaea. Cowrie delivers a better performance detection system (real-time) compared to the detection system offered by Dionaea, and the average delay time is 3.75 seconds, while ELK managed to provide better monitoring results to administrators through its visualization.

Di Indonesia, pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000. Melalui instruksi tersebut, setiap lembaga pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan ke berbagai sektor pembangunan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Persoalannya adalah implementasi atas instruksi presiden belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kajian mengenai “Pengembangan Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK: Perencanaan dan Penganggaran berbasis Gender untuk ASN dan Masyarakat” adalah salah satu upaya dalam merespon peraturan tersebut.
 Untuk mendapatkan peta strategi dan prioritas keputusan tentang Pengembangan Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK ini menggunakan metode Meta-SWOT. Variable input terdiri dari sumber daya dan kompetisi/tantangan, yang dianalisis menggunakan analisis internal berdasarkan rarely, imitability, dan organization V(RIO). Adapun analisis eksternal didasarkan pada aspek Politik, Ekonomi, Sosio-Kultur, Teknologi, Ekologi, dan Legal/Hukum (PESTEL).
 Hasil analisis internal dan eksternal selanjutnya digunakan untuk melakukan evaluasi strategi. Pada Variable output, terdiri dari Peta kompetitif, peta strategi, dan prioritas strategi. Hasil penentuan strategi pengembangan Talenta Nasional bidang Riset dan Inovasi TIK ini meliputi dua program yakni (1) Assessment Centre Program (ACP); (2) Woman in Technology Development Program (WiTDev) yang dikaji dari tiga aspek, yakni aktivitas, produktivitas, dan sustainability.
 Kesimpulan kajian ini adalah bahwa sektor pendidikan bagi perempuan sangat penting dalam mendorong terjadinya transformasi digital nasional berbasis gender. Pendidikan talenta digital perempuan adalah salah satu kunci pembangunan ekonomi digital berbasis gender. Strategi pembangunan sumber daya talenta bagi perempuan harus tetap dikoordinasikan dengan bidang prioritas dan tujuan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh negara, agar ketika terjadi perubahan arah kebijakan, pembangunan sumber daya talenta bagi perempuan dapat segera menyesuaikan.

The use of e-commerce throughout the world in recent years is very rapid. The continuous increase in sales shows that e-commerce has huge market potential. Store profits are derived from the process of assessing data to identify and classify online shopper intentions. The process of assessing the data uses conventional machine learning algorithms and deep neural networks. Comparison of algorithms in this study using the python programming language by knowing the value of Accuracy, F1-Score, Precision, Recall, and ROC AUC. The test results show that the accuracy of the deep neural network algorithm is 98.48%, the F1 score is 95.06%, precision is 97.36%, recall is 96.81% and AUC is 96.81%. So, based on this research, deep neural network data mining techniques can be an effective algorithm for online shopper intention data sets with cross-validation folds of 10, six hidden layer decoder-encoder variations, relu-sigmoid activation function, adagrad optimizer, and learning rate of 0.01 and no dropout. The value of this deep neural network algorithm is quite dominant compared to conventional machine learning algorithms and related research.

E-resources kini menjadi salah satu komponen terpenting dalam lingkungan akademik, terlebih di masa pandemic COVID 19 ini pembelajaran secara daring. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang menyelesaikan tugas akademik dengan mencari di internet, tanpa membaca, memahami, mengolah informasi tersebut. Mahasiswa yang memiliki kemampuan literasi informasi yang baik mampu memanfaatkan berbagai e-resources untuk kegiatan akademiknya. Kemampuan dalam mengolah informasi ini seringkali dipengaruhi oleh factor latar belakang dari mahasiswa, seperti umur, pendidikan, pengalaman dan intelegensia yang tidak jarang memiliki efek pada nilai pengamatan. Dalam pemodelan persamaan struktural, kondisi ini dapat diakomodasi dengan pendekatan pemodelan multigroup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat literasi infromasi dan penggunaan e-resources mahasiswa dan membuat model simultan antara literasi informasi-penggunaan e-resources dengan memperhatikan faktor latar belakang mahasiswa di STMIK Tasikmalaya. Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dengan kelas kuliah dan program diploma sebagai stratanya. Metode yang digunakan untuk penelitian adalah kuantitatif dengan analisis Partial Least Square Multigroup Analysis (PLS-MGA). Hasil analisis menunjukkan bahwa factor latar belakang kelas kuliah memperkuat pengaruh literasi informasi pada penggunaan e-resources dimana untuk kelas karyawan pengaruh ini jauh lebih kuat dibandingkan pada kelas regular.

Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah menerapkan e-government adalah Kota Bogor karena pada Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meraih peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. Tujuan penelitian ini adalah bermaksud untuk perencanaan pengembangan TI pada level pemerintahan tingkat kecamatan di Kota Bogor, dengan membuat master plan TI local e-government. Penelitian menggunakan framework TOGAF ADM untuk menghasilkan master plan TI yang baik dan rinci sehingga bisa digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan strategisnya. Hasil penelitian ini adalah roadmap strategi pengembangan TI dalam lima tahun yang akan datang dan prioritastahapan program kerja pengembangan. Dan strategi untuk menambahkan unit kerja TI yang dianggap perlu dalam melakukan tugas pengelolaan TI, penyajian informasi, pemeliharaan TI, dan laporan secara rutin.

The phenomenon of digitization has changed human civilization at a very massive level in various aspects of life. In line with the advancement of ICT, so have the development of innovation and the software and digital content industry. Competition in the software industry is starting to develop. The ability to increase the company's production is starting to show significant changes. Industry competition in the globalization process requires existing companies to be able to develop industrial capabilities with all industrial models and policies. The role of government is still an important factor in creating an environment in which the domestic telematics industry can gain a competitive advantage. This study aims to map the potential of the digital content and software application industry in Indonesia. This study was conducted qualitatively through literature studies. The output of this study produces a mapping of the potential for the software and digital content industry in Indonesia. The results of this study can support recommendations for policies related to the development of the software application industry and digital content in Indonesia

<p><em>The government has initiated access and telecommunication infrastructure equalization program in Indonesia by deploying BTS to provide signals in the frontier, outermost, and least developed (3T) regions and providing rural internet access services. Government investment through the provision of telecommunications and internet access in rural areas is expected to be able to provide economic benefits for improving the people’s welfare. This study aims to identify the economic benefits of equitable access and infrastructure in rural areas (mainly 3T villages) with the Ranti Generic IS/IT Business Value Table. Based on the study results, it can be concluded that in ideal conditions, equitable access to the internet and telecommunications infrastructure can contribute directly to cost efficiency for rural communities by reducing distribution costs and telecommunications costs. Also, the use of telecommunications and internet access can improve the people’s welfare by increasing business capacity and expanding market segmentation.</em></p>

<p class="JGI-AbstractIsi">reform program. One part of the program is issuing online business licenses. As a form of compliance, the Ministry of Trade (MoT) needs to implement the Integrated Trade Licensing System (ITLS), where the system’s values will be made possible through a collaboration between government agencies. This condition illustrates a self-organizing network of organizations where each agency will be able to contribute its values and result in a new set of values. This concept is aligned with the extended organization. This paper aims to examine how ITLS can successfully work through government agencies’ collaboration in an extended organization. The research methodology used a qualitative approach by collecting data through documentation study, observation, and interviews. The study found that trade licenses can only be issued if the value given by the extended organization is sent to ITLS with the assistance of information technology (IT). This research is expected to be a lesson learned of extended organization concept in government agencies.</p>

<p class="JGI-AbstractIsi">This study provides an overview of signal distribution pattern using Cost-231 Multi-Wall (MWM) propagation model. The signal distribution pattern is used as a reference in projecting indoor Access Points (AP) placement in Malang Institute of Asia. The MWM approach estimates the actual radio wave propagation value for measurements are made by considering obstacles between APs and user devices. The study recommends 10 optimal points of AP placement for the 1st, 3rd and 4th-floors, and 7 optimal points for the 2nd-floor. Determination of these placement points was based on the estimated signal strength obtained by users, at -50dBM up to - 10dBm, which is the range for good and excellent signal category.</p>