Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961

Abstract

Pemberian hak imunitas pada anggota keluarga perwakilan diplomatik diperlukan untuk mempermudah diplomat dalam menjalankan misi diplomatiknya. Namun faktanya, anggota keluarga perwakilan diplomatik sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian hak-hak tersebut. Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik anggota keluarga perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan penerapannya berdasarkan kasus-kasus pelanggaran hak imunitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu hak imunitas yang dimiliki oleh anggota keluarga perwakilan diplomaik adalah hak imunitas terhadap penahanan dan penangkapan, terhadap kediaman pribadi dan korespondensi, terhadap yurisdiksi kriminal negara penerima, kebebasan atas iuran dan pajak, kebebasan atas bea cukai, pajak, dan pungutan terkait barang yang berkaitan dengan misi diplomatik. Orang yang dapat menikmati hak imunitas dan keistimewaan diplomatik tersebut adalah pasangan, setiap anak kecil atau anak yang belum menikah yang tinggal bersama anggota misi / diplomat tersebut. Penerapan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik ini dapat diberlakukan apabila memenuhi beberapa hal yaitu orang tersebut merupakan bagian dari rumah tangga dan tinggal bersama seorang pejabat diplomatik, menghormati hukum di negara penerima dan sedang menjalankan misi atau fungsi diplomatik