Abstract
Berawal dari Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentana Nasional Indonesia (TNI), dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000, dan dilanjutkan dengan pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebegai perubahan atas Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat problematika hukum, dan perlu dilakukan kajian. Dengan menggunakan teori dan konsep hukum yang jelas diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap problematika hukum atas pengaturan penghentian penyidikan oleh penyidik Polri. Kata Kunci : Harmoni pengaturan penghentian penyidikan oleh Polri.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
