Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang cukup baik dengan angka pertumbuhan 5,27 persen pada tahun 2017. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 13,01 persen tahun 2017. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga berakibat pada distribusi pendapatan masyarakat yang semakin timpang yang tercermin melalui gini rasio sebesar 0,357 pada tahun 2017. Kondisi tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah belum inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis determinan pertumbuhan inklusif pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dengan pendekatan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 daerah dengan pertumbuhan inklusif rendah, 15 daerah dengan pertumbuhan inklusif sedang, dan 17 daerah dengan pertumbuhan inklusif tinggi. Sementara itu, hasil regresi spasial menunjukkan bahwa PMTB dan pengeluaran pemerintah fungsi perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. UMK berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan, inflasi dan pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Selain itu, terdapat keterkaitan spasial pada pertumbuhan inklusif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif pada daerah tertentu akan memengaruhi pertumbuhan inklusif pada daerah di sekitarnya.

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call