Abstract
The openness of public information is part of the human rights related to personal development rights guaranteed in legislation. This study was conducted to find out the legal events when examined from the theory of human rights and the effectiveness of the law. The results of this study are openness of public information is a human right is not supernatural guaranteed in the basic law and the rules of corporate governance and implementation in the field has not been fullest because it influenced several factors namely: the difference between the understanding of perception public body with the applicant information public body that held the rule of State secrets and the lack of synchronization between the standards and regulations of public information disclosure with State secrets.
Highlights
part of the human rights related to personal development rights guaranteed in legislation
This study was conducted to find out the legal events when examined from the theory
Http://culniz.blogspot.co.id/2012/05/pema nfaatan-e-goverment-bagipelayanan.html http://www.varia.id/2015/05/01/permoho nan-penyelesaian-sengketainformasi-ke-kipmeningkat/#ixzz48WBev1tY, diakses 15 Februari 2016
Summary
HN tertulis, bahwa teori ini merupakan teori yang mengananisis Hak Asasi Manusia dari hak-hak alamiah dikonsepsikan berdasarkan atas pemberian Tuhan berdasarkan hukum kodrat, dan menurut teori hak-hak kodrati dipahami, bahwa. Sebagai pelaksana/operasional hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam konstitusi adalah pengagung-an dari negara yang. Hal ini jelas terlihat dari administrasi publik, apabila administrasi publik dilaksanakan dengan baik, maka good governance yang dicita-citakan merupakan implementasi dari perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dan badan publik sebagai “motor”. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dari segi layanan publik, khususnya layanan informasi tanpa batas sebagai mana dijamin dalam konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia merupakan wujud jaminan Hak asasi manusia yang diberikan negara kepada rakyatnya. Keberhasilan dari implementasi peraturan tersebut salah satunya terletak pada relevansi kebebasan pers sebagai salah satu prinsip dasar negara demokrasi, karena pers menjadi organisator yang mampu memberi informasi dari faktafakta publik yang didapat dari badan publik dan terbukanya ruang informasi publik dengan pengecualian. Badan publik yang tersandera oleh peraturan perundang-undangan rahasia negara yang ditafsirkan definisi tetapi bukan dengan argumentasi, yang mestinya pemahaman informasi publik dengan mengedepankan HAM bukan hal-hal lainnya dan cenderung ego sektoal dalam menjalankan kewenangannya
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
