Year-end Sale % OFF 
Abstract
ABSTRACT
 Prison overcapacity is caused by substance abuse of function. This condition stimulates lack of rights of pleasantness for inmates in the prison. Being inmates do not terminate that their rights and dignity as human. In other words as inmates they also deserve to be treated as human being. 
 The present study aims to elaborate further about government liability in fulfilling the rights of inmates as human being in related to prison over capacity. Moreover, the present study also tries to examine liability concerning substance infringement of function conducted by wardens. 
 The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. 
 The present study concludes that government responsible to overcome prison over capacity in order to provide coupled with protect the rights of inmates concerning their pleasantness in the prison. The occurrence of substance infringement conducted by wardens, government holds liability for this issue in which the government can be charged administrative penalty according to the regulations. 
 Keywords: Over capacity, Liability, Inmates
Highlights
Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia setelah 3 sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan serta pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana
The present study aims to elaborate further about government liability in fulfilling the rights of inmates as human being in related to prison over capacity
Undang Hukum Acara PidanaZulva, Eva Achjani, (2014), Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrument Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Kamus Jurnal Ilmu Hukum No 62, Th
Summary
58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pendapat lain dikemukakan oleh Munir Fuady[13] yang menyatakan bahwa teori aansprakelijkheid atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung gugat adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini termasuk pula tanggung jawab Pemerintah dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya overkapasitas dalam rutan dan lapas yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dari narapidana. Atas terjadinya maladministrasi dalam Rutan/Lapas maka Pemerintah bertanggunggugat terhadap adanya kondisi tersebut dan dapat dikenakan sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Agar hal tersebut terlaksana dengan baik diperlukan adanya suatu regulasi yang tegas mengatur dan memberikan sanksi bagi Lapas/Rutan yang masih memberlakukan fungsi ganda
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
