Abstract
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali di Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu penyebab tingginya emisi dan polusi udara. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan three in one, sistem ganjil genap, dan bantuan subsidi kendaraan listrik berbasis baterai untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara. Namun, implementasinya belum terlihat berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pilihan skenario solusi yang dapat diambil Pemerintah DKI Jakarta karena terjadinya peningkatan konsentrasi polusi udara. Metode penelitian ini menggunakan analisis pemodelan dinamika sistem untuk menghasilkan keterkaitan antar parameter dan komponen model dalam hubungan kebijakan pengurangan polusi dengan pembatasan kendaraan bermotor, tingkat kepadatan lalu lintas, dan panjang jalan raya. Hasil penelitian uji perilaku historis dan uji statistik Fitment menunjukkan adanya kesesuaian perilaku pada jangka panjang. Simulasi dilanjutkan dengan skenario moderat dan optimis yang diintervensikan ke dalam model untuk memperoleh model yang komprehensif. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa skenario moderat pengurangan jumlah kendaraan yang memengaruhi tingkat polusi udara mencapai di bawah 161 ISPU, sedangkan skenario optimis yang memengaruhi tingkat polusi udara mencapai di bawah 50 ISPU. Berdasarkan dua skenario yang ditawarkan, pilihan terbaik ialah menggunakan skenario optimis di mana pertumbuhan kendaraan bermotor, tingkat kemacetan, dan kepadatan lalu lintas dapat dikendalikan pada tahun 2024-2027.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Similar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.