Abstract

Protection of migrant workers, especially those working in informal areas, has become a serious problem in several countries, including Indonesia. Informal migrant workers such as domestic helpers, including one of the areas that get the most attention because of the lack of protection afforded to them. The rights of migrant workers are often violated only for the sake of economic benefits to both sending and receiving countries. This condition makes the government of each country should seriously think about the social protection of migrant workers. informal migrant workers were limited into consideration in discussions related to the social protection of labor, even though they work in the working area that very vulnerable to exploitation. This paper will examine qualitatively the comparative law approach to the problem of informal social protection of migrant workers between Indonesia and Malaysia. The results showed that the legal status of migrant workers are often not regulated informally legislation in the host country (Malaysia) that their protection does not exist in law or in practice, in addition to the problems of bureaucracy and politics also became an obstacle for domestic workers in getting access to social protection.

Highlights

  • Perlindungan buruh migran, terutama yang bekerja di sektor informal, telah menjadi masalah serius di beberapa negara, termasuk Indonesia

  • 28 Terjemahan: Majikan harus menyediakan cakupan untuk pekerja rumah tangga di bawah skema kompensasi pekerja asing seperti yang ditentukan oleh Menteri Sumber Daya Manusia, Malaysia

  • Tim Peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Atase Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) antara Indonesia-Malaysia-Singapura, Jakarta: Kerjasama dengan TIFA Foundation, 2010

Read more

Summary

11 Agt 1958 07 Juni 1999

Tabel di atas menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga hak-hak buruh begitu besar dengan cara meratifikasi kedelapan konvensi pokok ILO tersebut. The Labour Ordinance Sabah (Chapter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter76)”.*Artinya Pasal ini tidak mengakui PLRT sebagai pekerja (workers) melainkan sebagai pembantu (servant), serta disesuaikan dengan pengertian yang terdapat dalam the Employment Act 1955,the Labour Ordinance Sabah (Chapter 67) dan the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76). Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang ketenagakerjaan Malaysia atau yang disebut the Employment Act 1955 Sec 57 jelas-jelas menegaskan bahwa hak para PLRT yang diakui hanyalah yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja dengan majikan.[22]. Ketentuan ini sangat bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2 dengan majikan.^0 Sehingga PLRT tidak mendapatkan hak-hak Iain yang diberikan kepada semua pekerja yang bekerja di Malaysia.

22 Bunyi teks tersebut adalah sebagai berikut
24 Terjemahan
28 Terjemahan
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call