Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap problematika dan strategi rekrutmen kader perempuan di Partai Amanat Nasional diProvinsi Jambi. Meskipun terdapat kebijakan afirmatif yang mengharuskan partai politik menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan, studi ini menemukan adanya kesenjangan antara keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai dan di parlemen.Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan pengurus partai, kader perempuan, dan pengamat politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi telah melakukan upaya untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Namun, sejumlah kendala masih dihadapi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif. Faktor-faktor seperti dominasi jaringan politik yang sudah ada, preferensi partai terhadap calon yang memiliki sumber daya finansial, dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik menjadi beberapa tantangan utama. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi rekrutmen yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik serta memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik di Indonesia.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.