Abstract
The Baduy tribe is located closest to the capital city of the country. This is special to describe, how Baduy maintains its customs and customary laws in the midst of the influence of technological advances and the development of positive Indonesian law which is especially due to its geographical location not far from the metropolitan city, namely Jakarta and its surroundings. Then the purpose of this study also wants to reveal how Baduy customary law regulations and hierarchy according to applicable laws. Baduy is an ethnic indigenous people who still live in Indonesia. The hierarchy or order of laws and regulations in Indonesia refers to the recognition and respect given by the state in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is not sufficient to protect the rights of the Baduy customary law community plus the weakness of Perda No.32 of 2001 which discuss the customary rights of the Baduy customary community only. The clash of Baduy traditional interests with the government system has made Baduy weaker in terms of representation. The government must immediately draft a law related to the protection of Baduy customary rights and or create a representation mechanism for indigenous peoples.
Highlights
Abstrak: Suku Baduy terletak paling dekat dengan ibu kota negara
The Baduy tribe is located closest to the capital city of the country
the development of positive Indonesian law which is especially due to its geographical location not
Summary
Urgensi Kajian Hukum Adat Kusumadi Pudjosewojo memberikan pengertian hukum adat adalah ”keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”.4 Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Soepomo yang menyatakan ”hukum adat adalah synonim dari ”hukum tak tertulis” Hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Maka adat kemudian diartikan sebagai perilaku masyarakat yang bersifat ajeg, selalu dikerjakan atau perilaku masyarakat yang selalu dilakukan atau dengan kata lain bahwa kebiasaan adalah perilaku masyarakat (anggota-anggota masyarakat secara bersama-sama) yang ajeg atau yang selalu dikerjakan, dan oleh karena itu bersifat wajib.[8] I Gede AB Wiranata membagikan penegasan arti yang lebih atas penafsiran adat. “Tidaklah tepat menerjemahkan adatrecht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, oleh karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah “kompleks peraturan-peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan”, artinya karena telah demikian lamanya orang biasa bertingkahlaku menurut suatu cara tertentu sehingga timbulah suatu peraturan kelakuan yang diterima dan juga yang diinginkan masyarakat, sedang apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, hampir senantiasa akan ditemukan suatu alat perlengkapan masyarakat tertentu dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya.”. Sebagaimana Roelof H Haveman yang menggunakan istilah customary law untuk menerjemahkan hukum adat, namun lebih lanjut Haveman menjelaskan perbedaan keduanya. Hukum memiliki makna yang lebih luas dari undang undang, sebab hukum berarti meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
