Abstract
Otonomi merupakan kekuasaan untuk mengurus daerah secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam Upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu bentuk kongkrit dari otonomi adalah pengelolaan dana, dari APBN kepada APBD sebagai instrumen daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program melalui DAU dan DAK. Keduanya merupakan instrumen dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sekaligus upaya pengentasan kemiskian. Sehingga, keduanya memiliki peran penting dalam menjaga tercapainya standar pelayanan publik di daerah. Penelitian ini dikaji atas realisasi DAU dan DAK terhadap tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe periode 2009-2023, data skunder, teknik analisis regresi linear berganda serta serangkaian uji asumsi klasik yang diharapkan memenuhi asumsi BLUE. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, kedua variable (DAU dan DAK) dapat menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan secara negative dan signifikan. Oleh karena itu, upaya pemerataan pembangunan dalam kerangka pengentasan kemikisnan perlu dilakukan dengan memastikan bahwa sumber pendanaan DAU dan DAK harus dialokasikan secara tepat berdasarkan perecanaan yang komprehensif.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
