PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (NILAI KEARIFAN LOKAL)

Abstract

AbstractCommunication, social, economics, and science are currently synergizing with technology (internet) to create a new world in Indonesia and all countries in the world. In Indonesia, the problem of technology using the internet besides the positive side, is also a negative side that creates new problems in social relations. Restorative justice appears to be a new term in the world of law, and emerged when 3 law enforcement institutions each issued rules regarding the use of this approach, but if one looks closely the spirit of restorative justice has existed since ancient times in the values of the Indonesian people, namely deliberation to reach consensus, as the embodiment of part of the nation's ideological values, namely Pancasila. There is always debate about information and electronic transactions. This indirectly shows the public's need for this law. If you look closely at the issues that often arise are defamation and hate speech, especially during campaigns (related to politicians) and in the entertainment sector (celebrities). So this research is about legal aspects both in terms of the applicable laws and regulations regarding the criminal responsibility of perpetrators who distribute and transmit information, generally related to defamation of social media and examines the application and implementation of these regulations in relation to ITE law with a restorative approach to justice. The application of restorative justice for now is quite good, and accommodates local wisdom values. But in the future it still requires the professionalism of law enforcement (human resources) in its implementation.AbstrakKomunikasi, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan saat ini bersinergi dengan teknologi (internet) menjadikan dunia baru di Indonesia maupun seluruh negara di dunia. Di Indonesia permasalahan teknologi yang menggunakan internet ini selain sisi positif, juga sisi negatif yang menimbulkan permasalahan baru dalam relasi sosial. Restorative justice tampak sebagai istilah baru dalam dunia hukum, dan muncul ketika tiga institusi penegak hukum masing-masing menerbitkan aturan tentang penggunaan pendekatan ini, namun jika dicermati semangat restorative justice telah ada sejak kuno dalam nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagai perwujudan dari bagian dari nilai ideologi bangsa yaitu Pancasila. Perdebatan soal informasi dan transaksi elektronik selalu ada, secara tidak langsung ini menunjukkan kebutuhan masyarakat atas undang-undang ini. Jika dicermati isu yang sering muncul adalah pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian, terutama pada masa kampanye (terkait politisi) maupun bidang entertainment (selebritas). Maka penelitian ini tentang aspek hukum baik dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku yang mendistribusikan maupun mentransmisikan informasi, pada umumnya terkait pencemaran nama baik media sosial dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan hukum ITE dengan pendekatan restorative justice. Penerapan restorative justice untuk saat ini sudah cukup baik, dan mengakomodir nilai kearifan lokal. Namun kedepan tetap membutuhkan profesionalisme penegak hukum (sumber daya manusia) dalam pelaksanaannya.