Abstract
This process the researchers tried to describe the symptoms as the symptoms manifest themselves on observation in the meaning to collect data that is raised through the experience of the subject.From this research, it can conclude: Basic policy implementation public aspirations network which still not exist in particular, and refer to Peraturan Walikota Pasuruan No. 16 Tahun 2013, (1) Lack of development plan socialization at the village and sub-district cause of less people participation in development plan process or musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Musrenbang results as a form of public aspirations network is not optimal yet, because of the unavailability of human resources personnel who have competence in planning activities at the village and sub-district. (2) Public participation of Pasuruan relation to the budget process, in the case process of participations are considered false: Legislative has not been able to encourage public participation in the budget process of Pasuruan, both in terms of participation and policies of regional planning and budgeting process. People of Pasuruan independently has not been able to formulate problems and draw up a program of proposed activities to resolve these issues, so that people do not have a sense of belonging to the planning of the development. (3) The effectiveness and efficiency of policy implementation public aspirations network by the institution of Pasuruan Parliament if it focuses on participatory planning based on the problems and needs of the community can be obtained through the investigation of problems and needs.
Highlights
Berdasarkan fakta di lapangan sebagai lokasi penelitian yakni di Kota Pasuruan tidak semuanya peluang publik yang demikian dapat direalisasikan secara baik, bahkan kurang – bila tidak disebut tidak ada sama sekali-partisipasi rakyat dalam pembuatan suatu kebijakan karena perdebatan “publik” atau “rakyat” telah bergeser diklaim milik elit politik yang mengatasnamakan dirinya representasi “publik” atau “rakyat” tersebut
(3) The effectiveness and efficiency of policy implementation public aspirations network by the institution of Pasuruan Parliament if it focuses on participatory planning based on the problems and needs of the community can be obtained through the investigation of problems and needs
Perlu sosialisasi yang optimal dengan memberdayakan pemerintah kelurahan, Kecamata, SKPD, dan kader pembangunan dalam pemberian informasi kepada masyarakat di Kota Pasuruan, Sosialisasi yang optimal ini untuk memberikan kejelasan mengenai proses perencanaan pembangunan kepada masyarakat agar mereka lebih banyak terlibat dalam proses tersebut
Summary
Berdasarkan fakta di lapangan sebagai lokasi penelitian yakni di Kota Pasuruan tidak semuanya peluang publik yang demikian dapat direalisasikan secara baik, bahkan kurang – bila tidak disebut tidak ada sama sekali-partisipasi rakyat dalam pembuatan suatu kebijakan karena perdebatan “publik” atau “rakyat” telah bergeser diklaim milik elit politik yang mengatasnamakan dirinya representasi “publik” atau “rakyat” tersebut. Fenomena tersebut memiliki kesesuaian dengan teori perencanaan yang dikemukakan oleh Ginanjar Kartasasmita sebagaimana dikutip oleh Conyers dan Hils (1984) yaitu bahwa dalam menentukan hasil kegiatan dalam musrenbang diperlukan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa mendatang.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
