Abstract

The sale and purchase's binding agreement is often becomes a temporary hold for buyer of apartment units over the years. In every sale and purchase's binding agreement always made by developer only, beside that sale and purchase's binding agreement had a standard character and not detail, because there are still many things to be done in the process of splitting certificate. But this is becoming a sudden concern for developers, how if something wrong happens with the developer. every buyer has no proof of ownership yet. It is a dangerous thing for buyer. Proof of ownership to buyers is sale and purchase’s agrrement who made by Pejabat Pembuat Akta Tanah in Indoensia. Research conducted using normative juridical research, which faces legal issues with the process of discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines relating to the issue of law. In this study used deductive method that begins from the things that are common then applied to the formulation of the problem and can produce answers that are specific and legitimate. Based on the results of research, from the various rules of law, doctrine, In Indonesia regulates the legal provisions for buyers where buyers can apply for legal remedies through courts of law in Indonesia. The regulation which regulated are Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Highlights

  • □ 25 process of discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines relating to the issue of law

  • In this study used deductive method that begins from the things that are common applied to the formulation of the problem and can produce answers that are specific and legitimate

  • Based on the results of research, from the various rules of law, doctrine, In Indonesia regulates the legal provisions for buyers where buyers can apply for legal remedies through courts of law in Indonesia

Read more

Summary

Athalia Saputra

Abstrak Perjanjian pengikatan jual beli seringkali menjadi pegangan yang bersifat sementara untuk para pembeli satuan rumah susun hingga bertahun-tahun. Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh pengembang bersifat baku. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang harus diselesaikan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik satuan rumah susun, namun apabila secara tiba-tiba terjadi permasalahan pada pengembang, maka dapat membahayakan bagi pihak pembeli. Berdasarkan hasil penelitian, dari berbagai aturan hukum, doktrin, bahwa di Indonesia mengatur ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi para pembeli dimana pembeli dapat mengajukan upaya hukum melalui sarana peradilan hukum yang ada di Indonesia. Regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan konsumen serta rumah susun menjadi titik bantu untuk memberikan perlindungan bagi seluruh pembeli rumah susun, diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Undang Pokok Agraria beserta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan
Praktek keberpihakan kepada
Pelaku pembangunan yang membuat
Bagi Konsumen Pembeli Satuan
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call