Abstract
The purposes of this paper is in order to know about the publication system in enrolling the land that be followed by Indonesia and the form of law protection that can be given to the holder of right. From the description of the writing can be concluded whereas the publication system in enrolling the land is the negative system that contain of positive element. In solving about the weakness of this publication system, so be decided in PP24/1997 Article 32 point (2) namely in the matter about the land that have been issued its certificate on behalf of someone or the law institution that getting it by the good willingness and factually master it, so that the other party who feel have an authority of such land, cannot claim again about the implementation of it right. If in term of time about five (5) years during be issued the certificate do not applied the objection.
Highlights
The purposes of this paper is in order to know about the publication system
in enrolling the land that be followed by Indonesia
the form of law protection that can be given to the holder of right
Summary
Untuk mengetahui sistem publikasi dalam pendaftaran tanah di dalam Undang-Undang RI No 5 tahun 1960 dapat memberi kepastian hukum. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat juga dilakukan dengan sistem pendaftaran tanah secara sporadik yaitu pendaftaran tanah yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Secara teratur Bahwa semua kegiatan harus berdasarkan/berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sesuai, hasil dari pendaftaran akan merupakan data bukti menurut hukum, meskipun kekuatan pembuktiannya antara negara satu dengan lainnya berbeda-beda.[6] e. Asas ini untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. Azas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Azas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
