Abstract
Penyediaan satu juta hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020–2024. Salah satu proyek yang dirancang untuk MBR dan pekerja di KEK Sei Mangkei adalah pembangunan rumah susun melalui skema KPBU. Namun, proyek ini menghadapi kendala karena skema pengembalian investasi yang memenuhi indikator kelayakan menggunakan availability payment (AP) yang bersumber dari APBD, sedangkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kombinasi ruang lingkup yang dapat mendukung kelayakan ekonomi dan finansial jika proyek distrukturkan dengan skema pengembalian tarif, menggunakan metode ABMS, NPV, IRR, PBP, dan DSCR. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi ruang lingkup proyek yang optimal untuk mendukung kelayakan ekonomi dan finansial.
Published Version
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call