Abstract
<p align="center"> The development of technological progress has had a significant impact on. The impact is the same access to information that flows very quickly and easily. Alternative,. Changes in the centralistic direction towards decentralization. Of course, this is in accordance with the spirit of local economic development at the regional level. This study uses a qualitative approach, where the main question that arises is how to achieve local economic development. Based on this, it is necessary to make efforts to spur economic growth in exploiting the market. Later, this research is focused on the role of government in conducting program of empowerment of UMKM based on e-commerce, and role of government in using dialogue room. Therefore, the target of this research is the UMKM which has been assisted by the government through e-commerce. Based on this, the formulation of the problems that are built is 1) How the role of local government of Yogyakarta in the development of UMKM based e-commerce, 2) How the quality of the use of space dialogue in the development of UMKM-based e-commers. This research uses qualitative approach. The result of this research is the ability of government in developing UMKM with linear e-commerce based on democratic governance quality, that is empowerment and p</p>
Highlights
This paper provides an overview of the quality of democratic governance related to the ability of the Yogyakarta city government to empower the SMEs based on e-commerce
This paper focuses on the role of government in conducting the ecommerce based SMEs empowerment program, and the role of government in using the dialogue space
/10.1007%2Fs40647-017-0197-4.pdf, yang diakses pada 20 April 2018
Summary
Tulisan ini memberikan gambaran tentang kualitas democratic governance terkait dengan kemampuan pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce. Mengenai partisipasi terkait upaya warga untuk mengakses program pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce dan juga penilaian terhadap keberhasilan dengan indikator dari terjadinya keuntungan yang dihasilkan, dimana hal tersebut dianggap mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan standarisasi. Governability terkait keberlanjutan peran pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat tersebut tidak melihat kepada dinamika yang terdapat dalam democratic governance, gagasan ini mendorong pemerintahan demokratis yang inklusif dengan menggunakan ruang dialog yang tidak memihak agar mencapai konsensus dan pembangunan, dimana pilihan kebijakan yang digunakan mencakup pemberdayaan dan partisipasi dalam kolaborasi bersama tersebut. Hal tersebut juga nampak sebagaimana sistem intelektual politik demokrasi China, teori tata kelola teoritis dan praktis penting untuk membangun kembali serta mencari institusi platform untuk pemerintahan yang baik, sehingga mengubah model pembuatan kebijakan publik dan menyingkirkan praktik administrasi publik dalam proses pengembangan berorientasi pasar yang tidak efisien, atau bahkan gagal dalam banyak hal (Yu Keping, 2018). Hal tersebut tentunya tidak harus meningkatkan kompleksitas dengan mengganti orang yang bekerja di layanan publik, tetapi melatih pejabat yang ada, menyosialisasikannya dalam situasi baru dan membuat aparatur pemerintah secara keseluruhan lebih inklusif (de Vries, 2013)
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
