Collaborative Governance: Model Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Bahari Meko Di Desa Peldo Kabupaten Flores Timur

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menelisik faktor penghambat kolaborasi para pemangku kepentingan dalam tata kelola pariwisata bahari Meko di Desa Pledo, Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Kajian ini juga diarahkan untuk menawarkan konsep Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang mencakup indikator dialog tatap muka (face to face dialogue), membangun kepercayaan (trust building), pengembangan komitmen (commitment to process) dan pemahaman bersama (share understanding), sebagai jalan tengah untuk mengurai permasalahan tata kelola. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis permasalahan tata kelola kawasan wisata Bahari Meko di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian menemukan bahwa gagalnya kolaborasi para pemangku kepentingan di Meko disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tidak ada pihak yang tampil sebagai inisiator kolaborasi, polemik status lahan dan sikap saling curiga dari para pemangku kepentingan. Gagalnya kolaborasi berdampak terhadap minimnya pembangunan untuk mendukung atraksi wisata bahari Meko juga memunculkan masalah tata kelola karena keterbatasan SDM yang handal. Konsep Collaborative Governance dapat dilihat sebagai jalan tengah yang ideal untuk mengatasi masalah tata kelola pariwisata Meko. Keberhasilan dialog tatap muka yang melibatkan semua aktor menjadi pintu masuk untuk terciptanya rasa saling percaya, pengembangan komitmen para aktor untuk berkolaborasi serta adanya pemahaman bersama tentang tujuan yang hendak dicapai dari proses kolaborasi. Model kolaborasi ini tidak hanya berkontribusi terhadap penyelesaian masalah kolaborasi antar pemangku kepentingan atau masalah status lahan kawasan wisata bahari Meko, tapi lebih dari itu konsep Collaborative Governance memberi signifikansi terhadap transformasi Meko menjadi destinasi wisata unggulan di masa mendatang.