Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum

Indriyana Dwi Mustikarini

doi:10.33319/yume.v6i2.59

Abstract

Abstract— This paper aims to describe the Building of Legal Political Science between Social Sciences and Legal Studies in Indonesia. This research focuses on the study of the legal, political science of other social sciences. The method used in this research is normative juridical. This method examines the applicable laws and regulations as well as theoretical from a variety of literature, relating to the politics of law in the formation of legislation. The results of this study indicate the relationship between law and political science that law is determined by politics, so the law is formed based on expectations or what should be (das sollen). Instead of politics determined by law, the law was formed by agreement of the political elite / actual reality (das sein). While law and politics are interdependent, the law is developed based on what should be and actual reality (das Sollen-Sein). Keywords—: legal politics; legal science; political science.

Highlights

Satjipto Rahardjo mengatakan hukum sebagai Social Engineering merupakan kesadaran mengimplementasi hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat yang diharapkan atau melakukan perubahan dalam yang dicita-citakan
Dengan demikian hubungan antara ilmu hukum dan ilmu politik bahwa hukum determinan atas politik jika hukum dibentuk berdasarkan harapan atau apa yang seharusnya (das sollen)

Summary

Indriyana Dwi Mustikarini

Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum adalah garis kebijakan yang digunakan acuan untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum untuk mewujudkan tujuan negara. Berkaitan dengan definisi tersebut maka teori politik hukum (politiekrecht) merupakan legal policy (arah kebijakan hukum) yang akan diberlakukan oleh suatu negara guna mewujudkan tujuan negara. Politik hukum yang mengandung pengertian kebijakan negara (garis resmi) berkaitan dengan hukum yang akan diberlakukan pada masa yang akan datang dan tidak diberlakukan dalam rangka mewujudkan tujuan suatu negara. Menurut Von Kirchmann bahwa hukum sebagai politik maka hukum yang telah disahkan dan diberlakukan di dalam masyarakat hanyalah merupakan sampah yang tidak ada artinya jika legislatif hanya membatalkan undang-undang karena keputusan politik.

Konfigurasi Politik Otoriter

Produk hukum ortodoks isinya open interpretative