Analisis Kelembagaan Implementasi Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Deforestrasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh buruknya tata kelola hutan telah menimbulkan hilangnya akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan (SDH). Dalam upaya memperbaiki tata kelola hutan serta meningkatkan hak dan akses legal masyarakat dalam memanfaatkan hutan, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar dalam Program Perhutanan Sosial (PS). Di tingkat daerah, Provinsi Sumut telah menetapkan target PS seluas 550.887 hektar. Sejak program PS dikeluarkan tahun 2016, dalam implementasinya masih berjalan lambat dan belum menjadi pendukung tata kelola hutan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan implementasi program PS di Provinsi Sumut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, FGD, dan kajian dokumen. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif dan kelembagaan melalui pendekatan kerangka kerja: Struktur Kelembagaan - Karaketeristik Sumberdaya – Perilaku Aktor – Kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, program PS di Provinsi Sumut masih berjalan lambat sehingga belum menjadi pendukung dalam tata kelola hutan yang baik. Situasi kelembagaan program PS menunjukkan: (1) Pemda Provinsi Sumut belum mempunyai peraturan khusus tentang Fasilitasi Implementasi Program PS; (2) Program PS mampu mengubah karakteristik SDH dari common pool goods menjadi private goods; (3) Adanya perbedaan kepentingan dan kekuasaan actor menjadikan perilaku actor belum sepenuhnya mendukung program PS; (4) Kinerja implemementasi program PS masih terkategori rendah. Untuk meningkatkan kinerja kelembagaan direkomendasikan: Pada tingkat nasional diterbitkan Inpres atau Kepres dan pada tingkat Provinsi Sumut diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitisi Implementasi PS; Melakukan peningkatan kualitas dan pendampingan aktor pelaksana program PS; Disusun rencana aksi bersama dalam pelaksanaan program PS;Untuk meningkatkan motivasi aktor PS maka diadakan Inovasi Perhutanan Sosial Award; serta Adanya pengintergrasian program PS dengan industri atau jasa berbasis SDH dengan memanfaatkan teknologi informasi digital
 Kata kunci: Perhutanan Sosial; Kelembagaan; Tata Kelola Hutan, Provinsi Sumut