Politik tradisional di Kabupaten Barru Sulawesi-Selatan, telah terpadu sebagai wilayah konfederasi;“ Datu ri Tanete, Petta ri Berru sibawa Mallusetasi, Arung ri Soppeng Riaja “.[1] Itulah menurut ketiga prestise di atas, semuanya merupakan gelar-gelar tradisional yang diperuntukan di mana setiap Kepala Swapraja bertahta; atau mereka bergelar tradisional sebagaimana sistem kerajaan yang pernah berdiri. Pada zaman kolonial Belanda, semuanya terikat di bawah administrasi salah satu wilayah Onderafdeling yang berkedudukan di Sumpang MinangaE. Namun, setelah dalam Negara Republik Indonesia, maka sistem tradisional sebagai peninggalan sejarah semakin tertinggal oleh perkembangan dan pembaruan, semuanya telah dieksploitasi secara modern dalam bentuk kecamatan demi pembangunan; dan upaya pelestariannya pada saat ini sedang mengambang karena dibutuhkan penyelesaian secara birokrat. Itulah agar maksud reaktualisasi adat dalam realitas masyarakat masa kini telah dirasakan signifikansinya dalam mengantisipasi segala perubahan yang tersimbah dengan arus globalisasi. Lembaga Adat adalah bertujuan memelihara sistem politik tradisional dalam persaingan martabat di hadapan tradisional bangsa lain, sehingga Bangsa Indonesia tidak sampai kehilangan sejarah dan jati diri. Oleh sebab itu, berkiprah dengan tegaknya Lembaga Adat di Kabupaten Barru bukannya tidak beralasan, disamping regulasinya dirujuk dalam UUD 1945 psl 32, juga beralasan sebagai tindak lanjut kebijakan Nasional UU No 10 Tahun 1993, pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional. Lembaga Adat dalam strukturalnya terdiri atas Pengurus-Pengurus dipimpin Ketua, dan dari padanya dipangku oleh perangkat-perangkat yang ahliwaris keturunan secara tradisional, dan bukan mereka keluarga diklen telah berkiprah Raja Pinjaman disebut Leenvorts bahasa Belanda.
 [1] Artinya ; Datu Prestise Raja di Tanete, Petta Prestise Raja di Barru dan Mallusetasi, serta Arung Pretise Raja di Soppeng Riaja.