Penyelenggaraan dan kebijakan pemerintah daerah seringkali menimbulkan kontroversi karena kurangnya partisipasi masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah, terlebih saat ini di berbagai daerah telah mengembangkan e-government. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perkembangan e-government dan integrasinya dengan artificial intelligence. Hal ini berbeda dengan penelitian pada umumnya yang hanya mengulas tentang e-government saja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi stagnasi pengaturan dan pemanfaatan e-government yang cenderung hanya sebagai sarana informasi sehingga minim keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-government dapat dikembangkan melalui pengintegrasian artificial intelligence untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan mengembangkan layanan aspirasi, sistem summary and analysis, serta layanan evaluasi kebijakan Local governance and policies often cause controversy due to lack of public participation. The development of technology can be utilized to support local governance, especially now that various regions have developed e-government. This research was conducted to analyze the development of e-government and its integration with artificial intelligence. It is different from research in general that only reviews e-government. This research uses normative juridical method with concept and legislation approach. The results of this study indicate that there is stagnation in the regulation and utilization of e-government which tends to be only a means of information so that there is minimal public involvement in governance. E-government can be developed by integrating artificial intelligence to increase public participation by developing aspiration services, summary and analysis systems, and policy valuation services.

Globalization has significantly influenced people’s lifestyles, often leading to a shift towards more modern and contemporary cultures, which many perceive as more practical than traditional local cultures. This shift poses a challenge to the preservation of customary law, which, despite not being formally recognized by the state, continues to exist within Indonesian society. The Indonesian legal system integrates customary law as one of its key components, with the process of law enactment deeply rooted in customs derived from ancient Indonesian societal practices. The primary objective of this study is to explore the importance of maintaining customary law in the era of globalization, particularly to ensure that future generations, especially the youth, understand and appreciate their customary laws as a distinctive feature of the Indonesian state. This study employs qualitative methods, utilizing library research and data collection techniques. The findings highlight the necessity of preserving and promoting Indonesian culture and customs to safeguard them for future generations and reinforce their role as a defining characteristic of the Indonesian state. Pola hidup masyarakat dapat berubah menjadi lebih modern yang ditimbulkan oleh globalisasi. Oleh sebab itu kebudayaan baru banyak dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih kekinian dan praktis daripada kebudayaan adat setempat. Keberadaan hukum adat yang berada ditengah-tengah masyarakat tetap berlaku meskipun negara tidak menetapkan hukum adat tersebut. Salah satu sistem hukum Indonesia yang dianut adalah sistem hukum adat. Proses berlakunya hukum yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh adat yang tercipta dari kebiasaan masyarakat Indonesia pada zaman dulu. Pentingnya mempertahankan hukum adat dalam era globalisasi ini bertujuan agar generasi-generasi selanjutnya khususnya generasi muda dapat memahami mengenai hukum adatnya dan sebagai ciri khas negara Indonesia. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan metode kualitatif dengan cara teknik pengumpulan studi pustaka. Kita harus selalu melestarikan dan mengupayakan untuk mempertahankan budaya dan adat Indonesia untuk generasi generasi selanjutnya dan sebagai ciri khas dari negara Indonesia.

The technological landscape in Indonesia has rapidly evolved with the emergence of various platforms/applications utilized by Indonesian society. One of significant technological advancement in Indonesia is Financial Technology (Fintech). Fintech is a form of financial-based application with various service features. The service features within Fintech offer broader benefits and convenience to users under a single platform enhancing simplicity. Shopee PayLater (SPayLater) is one of the various types of Fintech in Indonesia. SPayLater is a service offered within the Shopee application. The service feature of SPayLater includes buyer-seller transactions facilitated using installment payment methods according to specified periods. This article differs from others that solely discuss conventional commercial transactions, as it specifically examines transactions enabled by Fintech. The methodology employed in this article adopts a normative juridical research approach, incorporating legislative analysis presented in a descriptive-analytical narrative format. The results of this study indicate that transactions involving installment payments are formalized through a standardized agreement, a type of contract unilaterally prepared by SPayLater as the service provider, without any bargaining position. This arrangement may lead to an imbalance contrary to the principle of balanced agreements. The inclusion of exoneration clauses within standard agreements could potentially disadvantage users. Therefore, consumer protection measures are necessary to oversee service providers, who are the architects of contract clauses, in compliance with consumer protection laws as a form of reactive approach. Additionally, introducing agreement features involving user participation in negotiations with service providers is essential to establish a balanced bargaining position, ultimately ensuring equitable agreements as a preventive measure. Lanskap teknologi di Indonesia telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai platform. Salah satu kemajuan teknologi yang cukup signifikan di Indonesia adalah financial technology (Fintech). Fintech merupakan salah satu bentuk aplikasi berbasis keuangan dengan berbagai fitur layanan. Shopee PayLater (SPayLater) merupakan salah satu dari berbagai jenis fintech yang ada di Indonesia. SPayLater adalah layanan yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee. Fitur layanan dari SPayLater antara lain transaksi pembeli-penjual yang difasilitasi dengan metode pembayaran cicilan sesuai periode yang ditentukan. Artikel ini berbeda dengan artikel lain yang hanya membahas transaksi komersial konvensional. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengulas perjanjian baku pada transaksi yang dilakukan oleh Fintech dan penggunanya dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang melibatkan pembayaran cicilan diformalkan melalui perjanjian baku, yaitu jenis kontrak yang dibuat secara sepihak oleh SPayLater sebagai penyedia layanan, tanpa adanya posisi tawar-menawar. Pengaturan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan asas perjanjian yang seimbang. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku berpotensi merugikan pengguna. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan konsumen diperlukan untuk mengawasi penyedia layanan, yang merupakan arsitek klausul kontrak, agar sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen sebagai bentuk pendekatan reaktif. Selain itu, fitur perjanjian yang melibatkan partisipasi pengguna dalam negosiasi dengan penyedia layanan sangat penting untuk membangun posisi tawar yang seimbang, yang pada akhirnya memastikan perjanjian yang adil sebagai tindakan pencegahan.

Domestic violence against women is an extraordinary crime against humanity. The number of victims of violence is women, who are always an outlet for perpetrators to commit crimes. Moreover, the fact that often occurs in reporting cases of domestic violence is that the types of violence that often occur are physical and household neglect, with economic causes and infidelity being the most significant causes. In addition, every year, violence against women in the household occurs erratically. The research method used in this research is empirical juridical, namely, judiciously reviewing the laws, regulations, and prohibitions regarding domestic violence. Empirically, seeing the reality that is around is not by the law on the Elimination of Domestic Violence. In addition, literature studies were conducted using books and journals. The result of the research is that the role of the victim in the occurrence of the Crime of Violence against Women in the Household often occurs by looking at the circumstances or situations of the victim who consciously or unconsciously has done something that provoked the perpetrator to commit a crime. In addition, the case occurs not because of the perpetrator alone but because the victim also took part in being the cause, but not entirely because it returns to the perpetrator how the perpetrator holds his anger not to commit violence against his partner. Therefore, it was the role of the victim through verbal violence or prior debate that led to the violent case that happened to him so that the victim does not realize that what he did was the trigger for the case of domestic violence. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Banyaknya korban kekerasan adalah perempuan yang selalu menjadi pelampiasan pelaku untuk melakukan kejahatan. Apalagi fakta yang sering terjadi dalam pelaporan kasus KDRT adalah jenis kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga, dengan penyebab ekonomi dan perselingkuhan menjadi penyebab yang paling signifikan. Selain itu, setiap tahunnya, kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi tidak menentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji secara yuridis peraturan perundang-undangan dan larangan-larangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Secara empiris, melihat kenyataan yang ada di sekitar tidak sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan buku-buku dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah peran korban dalam terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sering terjadi dengan melihat keadaan atau situasi korban yang secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang memancing pelaku untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, kasus tersebut terjadi bukan karena pelaku semata melainkan karena korban juga turut andil menjadi penyebabnya, namun tidak sepenuhnya karena kembali lagi kepada pelaku bagaimana pelaku menahan amarahnya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Oleh karena itu, peran korban melalui kekerasan verbal atau perdebatan sebelumnya lah yang menyebabkan terjadinya kasus kekerasan yang menimpanya sehingga korban tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah pemicu terjadinya kasus KDRT.

E-Court is a court instrument made by the Indonesian Supreme Court which provides services to society in the forms of online registration, payment, summoning, and courts based on the Supreme Court Decision No. 1 of 2019. Objective: The problems of this research are: (1) How is the effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City and (2) What are the obstacles that influence the application of e-Court in the Class I A Religious Court of Ternate City. Method: This was empirical research which used the statute approach and the case approach. In this research, researchers used the live case study approach which was applied to a legal phenomenon with an ongoing process. Results: showed that the e-Court implementation is effective. Its application is already according to the goal of Article 2 clause (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. The e-Court provides a simpler, quicker, and cheaper form of civil case resolution. The obstacles in e-Court include a lack of human resources, inadequate internet facilities, and social culture. An improvement of the network and socialization on the e-Court implementation under the jurisdiction of the Class I A Religious Court of Ternate are needed. Function: This paper provides information on the effectiveness of the e-Court application. Novelty: This paper provides novelty as no previous research has studied the effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City. E-Court adalah instrumen pengadilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung RI yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara online berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2019. Tujuan: Permasalahan dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate dan (2) Apa saja kendala yang mempengaruhi penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus langsung yang diterapkan pada suatu fenomena hukum dengan proses yang sedang berlangsung. Hasil: menunjukkan bahwa penerapan e-Court sudah efektif. Penerapannya sudah sesuai dengan tujuan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. E-Court memberikan bentuk penyelesaian perkara perdata yang lebih sederhana, cepat, dan murah. Hambatan dalam e-Court antara lain kurangnya sumber daya manusia, fasilitas internet yang belum memadai, dan budaya masyarakat. Perlu adanya peningkatan jaringan dan sosialisasi mengenai penerapan e-Court di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas I A. Fungsi: Penelitian ini memberikan informasi tentang efektivitas penerapan e-Court. Kebaruan: Tulisan ini memberikan kebaruan karena belum ada penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang efektivitas penerapan e-Court dalam proses beracara di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Ternate.

It is incumbent on all governments the world over to provide security for the citizenry to develop their quality of life. Crime prevention strategies are therefore critical in achieving this laudable goal. Governments, security sector institutions and organizations encounter challenges in their quest to prevent crime in society. The prevention of crime has become a very significant national priority for public safety and security. Determining the main factors associated with the various criminal offences has the potential to lead to the development of strategies that can help prevent or reduce the incidence of crime. The laws of Ghana, especially the 1992 Republican Constitution uphold the respect for fundamental human rights, rule of law, fairness and lack of arbitrariness in the implementation of the law, especially in dealing with criminal offenders. The legal framework on criminal justice mandates institutions such as the Judicial Service, Ghana Police Service and the Prisons Service to ensure the prosecution and subsequent punishment of offenders. Improving democratic security sector governance (SSG) through security sector reform (SSR) is a key pre-requisite to achieving the ideals of crime prevention and punishment of offenders. Security sector reform aims to develop a secure environment for national development, good governance and community participation in crime prevention and punishment. This paper provides a comprehensive desk review of crime and punishment in Ghana from the perspective of the law and society and make appropriate recommendations for security sector reforms to enable the country achieve the objects of crime prevention. Semua pemerintah harus memberikan keamanan bagi warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Pencegahan kejahatan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Pemerintah, lembaga keamanan, dan organisasi harus berjuang untuk mencegah kejahatan. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama keselamatan dan keamanan nasional. Mengidentifikasi penyebab utama tindak pidana dapat membantu mencegah atau mengurangi kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum di Ghana, terutama Konstitusi Republik 1992, untuk melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum, keadilan, dan penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang, terutama bagi pelaku. Lembaga Kehakiman, Kepolisian Ghana, dan Lembaga Pemasyarakatan harus menuntut dan menghukum para pelaku kejahatan di bawah hukum peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk mengkaji berbagai aturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokratisasi tata kelola sektor keamanan melalui reformasi sektor keamanan sangat penting untuk mencegah dan menghukum kejahatan. Analisis sosial dan hukum terhadap kejahatan dan hukuman di Ghana adalah tujuan dari artikel ini. Untuk memerangi tingkat kejahatan yang meningkat, sangat diperlukan teknik pencegahan kejahatan yang holistik dan terintegrasi di semua sektor ekonomi.

The rapid advancement of technology has profoundly influenced the music industry, with Artificial Intelligence (AI) emerging as a key tool, especially in song remixing. AI, which has been evolving since the 20th century, now plays a significant role in creative processes, leading to legal concerns regarding copyright, ownership, and the rights of original creators. In Indonesia, creative works, including music, are protected under Law Number 28 of 2014 on Copyright. This study investigates the legal implications of using AI technology for song remixing within the framework of Indonesian law. Employing a normative legal research method, the study examines statutory regulations, case studies, and legal precedents to assess the legal status of AI-generated remixes. The research aims to determine whether remixing songs with AI is permissible under Indonesian law and to identify the conditions under which such practices may violate copyright protections. The results indicate that AI-generated song remixes are legally permissible, provided they comply with existing copyright laws. The study identifies key challenges, particularly in defining the originality of AI-generated works and determining authorship. The findings underscore the necessity for clear legal guidelines to address the growing influence of AI in the creative industry. In conclusion, while AI offers innovative opportunities in music production, it also necessitates careful legal consideration to protect the rights of original creators. This study contributes to the ongoing discussion on AI and intellectual property, highlighting the need for legal frameworks that balance technological progress with the protection of creators' rights. Setiap aspek dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai berubah pada tahap ketergantungan terhadap teknologi. Salah satu yang popular dengan munculnya kecerdasan buatan atau dikenal dengan artificial intellengence disingkat dengan AI. Perkembangan AI dimulai sejak abad ke-20 hingga sekarang yang dapat dimanfaatkan manusia dalam pembuatan remix lagu. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka pengaturan penciptaan lagu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengkaji undang-undang dan melihat kondisi praktik di masyarakat dengan perspektif undang-undang. Penulisan ini guna menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan remix lagu yang marak dilakukan dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Remix lagu dengan menggunakan teknologi AI menjadi suatu hal yang sah untuk dilakukan selama hal ini sesuai dengan setiap ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

The complexity of law enforcement in online trading fraud cases poses significant challenges. Sellers can carry out fraudulent activities through product counterfeiting or making transactions outside of e-commerce platforms, while buyers can commit fraud by falsifying identities and making fake orders. Despite efforts to address this problem through legal remedies, the prevalence of fraud has not decreased. In the normative research study, fraudulent behavior is studied related to the provisions contained in the ITE Law and the Personal Data Protection Law. These findings underscore the importance of implementing authentication measures to verify the identity of sellers and buyers during online interactions. Authentication methods like this can significantly reduce fraud by allowing for quick identification of perpetrators and tracking of their fraudulent activities, ultimately deterring them from engaging in fraudulent behavior. Kompleksitas penegakan hukum dalam kasus penipuan perdagangan online menimbulkan tantangan yang signifikan. Penjual dapat melakukan kegiatan penipuan melalui pemalsuan produk atau melakukan transaksi di luar platform e-commerce, sementara pembeli dapat melakukan penipuan dengan memalsukan identitas dan membuat pesanan palsu. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini melalui upaya hukum, prevalensi penipuan tidak berkurang. Dalam studi penelitian normatif ini, perilaku penipuan dikaji dengan aturan yang terdapat dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah-langkah otentikasi untuk memverifikasi identitas penjual dan pembeli selama interaksi online. Metode otentikasi seperti ini dapat secara signifikan mengurangi penipuan dengan memungkinkan identifikasi pelaku dan pelacakan aktivitas penipuan dengan cepat, yang pada akhirnya menghalangi pelaku untuk terlibat dalam perilaku curang.

Although IT improves operational efficiency and safety, information technology also brings new problems and needs to fully address the legal and environmental issues associated with mining. By facilitating communication, disseminating information, and providing a platform for mediation and dispute resolution, information technology (IT) is very helpful in resolving conflicts in East Kalimantan. Information technology significantly impacts conflict resolution in mining by improving communication, facilitating data analysis, and providing better decision-making tools. However, the use of IT in mining is not free from risks. This research adopts a descriptive-analytical method, combining literature reviews and relevant experts' opinions. Moreover, this paper uses normative juridical research methods to discuss how information technology influences mining conflicts in East Kalimantan. The discussion results conclude that Information Technology (IT) integration in the mining industry has had significant positive and negative impacts. It is essential to achieve sustainable development in mining by increasing productivity, safety and environmental efficiency. However, IT adoption in mining also presents challenges. The overall impact of IT in mining is very significant. To ensure technological sovereignty, it offers a safer, more efficient, and more sustainable future for the ongoing digital transformation industry, including domestic software development. The results of this discussion show how crucial IT is to maintain industrial stability and overcome the problem of technological fragmentation and the need for solutions. Teknologi informasi (TI) membantu efisiensi dan keselamatan operasi, namun juga memunculkan kekhawatiran dan kebutuhan baru untuk mengatasi masalah hukum dan lingkungan pertambangan. TI berkontribusi pada penyelesaian konflik di Kalimantan Timur dengan meningkatkan komunikasi, menyebarkan informasi, dan menawarkan tempat untuk mediasi dan penyelesaian sengketa. Kemampuan komunikasi, analisis data, dan pengambilan keputusan yang ditingkatkan oleh teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa pertambangan. Namun, serangan siber dapat mengganggu sistem, menyebabkan waktu henti yang merugikan, masalah keamanan, dan pencurian data di pertambangan. Studi deskriptif-analitis ini menggunakan tinjauan literatur dan pendapat para ahli. Tulisan ini juga membahas bagaimana teknologi informasi mempengaruhi konflik pertambangan di Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi TI di pertambangan telah memberikan dampak positif dan negatif. Peningkatan produksi, keselamatan, dan efisiensi lingkungan diperlukan untuk pembangunan pertambangan yang berkelanjutan. Adopsi TI di pertambangan juga memiliki tantangan yang sama. TI memiliki dampak besar pada pertambangan. TI memberikan masa depan yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan untuk transformasi digital, termasuk pengembangan perangkat lunak dalam negeri, untuk memastikan kedaulatan teknis. Studi ini menunjukkan betapa pentingnya TI untuk stabilitas industri, fragmentasi teknis, dan solusi.

A robust democracy requires freedom of speech and expression, fundamental rights protected by Pakistan's Constitution. However, these are not true and are limited to social and national interests. This article examines Pakistan's delicate balance between democracy and the rule of law to identify trends and issues. It highlights their significance for societal advancement, democratic government, and individual empowerment. Through due process, research data, and social impact, it examines current situations and suggests ways to improve while promoting responsible teaching. Research shows that healthy speech freedoms and relationships require balancing freedom and responsibility. Research is recommended on public awareness, access to justice, protection of minority rights, media ethics, and reduction of restrictions. Implications and future directions illustrate the changing nature of free disclosure, especially in the digital age. It requires policymakers, activists, and experts to examine new technologies, legal systems, leadership, media literacy, and emergencies. Kebebasan berbicara dan berekspresi adalah pilar penting dari demokrasi yang sehat dan diatur dalam Konstitusi Pakistan sebagai hak-hak fundamental. Meskipun perlindungan konstitusional ini ada, kebebasan-kebebasan ini sering kali dibatasi karena kekhawatiran terhadap kepentingan sosial dan nasional. Artikel ini membahas interaksi kompleks antara prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum di Pakistan, dengan tujuan mengidentifikasi tren dan tantangan utama terkait kebebasan berbicara dan berekspresi. Artikel ini mengkaji dampak kebebasan tersebut terhadap perkembangan masyarakat, pemerintahan demokratis, dan pemberdayaan individu, menekankan perannya yang krusial dalam mempromosikan masyarakat yang dinamis dan partisipatif. Melalui analisis menyeluruh terhadap situasi saat ini, termasuk kerangka hukum, data penelitian, dan dampak sosial, artikel ini memberikan wawasan mengenai kendala yang ada dan mengusulkan strategi perbaikan. Studi ini menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, menganjurkan pendekatan yang bernuansa untuk memastikan bahwa kebebasan berbicara tidak merusak keharmonisan sosial atau keamanan nasional. Rekomendasi mencakup peningkatan kesadaran publik, perbaikan akses keadilan, perlindungan hak minoritas, peningkatan etika media, dan pengurangan pembatasan yang tidak semestinya terhadap kebebasan berbicara. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi implikasi dari isu-isu ini dalam konteks era digital, di mana teknologi dan platform baru terus-menerus membentuk lanskap kebebasan berekspresi. Artikel ini menyerukan kepada pembuat kebijakan, aktivis, dan para ahli untuk menghadapi tantangan baru terkait kemajuan teknologi, reformasi hukum, kepemimpinan, dan literasi media. Perubahan sifat kebebasan berbicara dan berekspresi memerlukan perhatian terus-menerus untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi sambil mempromosikan diskursus yang bertanggung jawab dan konstruktif. Temuan ini menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang terhadap kebebasan berekspresi yang mendukung nilai-nilai demokrasi dan stabilitas sosial.