Abstract The most crucial thing about human trafficking is that the activity does not disappear and even continues to show increasing numbers of victims. Handling cannot be carried out only by the government or by state officials but requires comprehensive handling from all levels of society. This research aims to highlight the role of an organization in dealing with these problems using a human security approach. Descriptively and qualitatively the facts are analyzed and produce several conclusions: a). efforts to help, defend, rescue based on existing laws which are more outward in nature, but also on efforts to implement human rights values ​​from within. Apart from being an ethical basis, human values ​​are also implemented in every action. b). The problem of human trafficking cannot be separated from structural dimensions such as the fulfillment of welfare, justice and development policies which influence all dimensions of human livelihood. c). The best prevention is through education, providing employment opportunities, welfare and the most important thing is to provide a sense of security for all citizens.

Pemikiran Al Farabi dan Ibnu Sina terhadap teori emanasi, membahas masalah tentang bagaimana teori emanasi menurut pandangan Al-Farabi dan Ibnu Sina. Teori emanasi merupakan teori yang membahas tentang permulaan penciptaan alam. Al Farabi dan Ibnu Sina merupakan tokoh filsafat Islam yang mencoba megembangkan teori emanasi yang diadopsi dari teori Plato dan Neo Paltonisme. Teori emanasi menurut al-Farabi bahwa hanya Tuhan saja yang ada dengan sendiri-Nya tanpa sebab dari luar diri-Nya, dari satu akal keluarlah satu akal pula dan satu planet beserta jiwanya, kemudian dari akal kesepuluh sesuai dengan dua seginya yaitu wajib al-wujud karena Tuhan maka keluarlah manusia beserta jiwanya dan dari segi dirinya yang merupakan wujudnya keluarlah unsur empat (api, air, tanah dan udara) dengan perantaraan benda-benda langit. Sedangkan Teori emanasi Ibnu Sina adalah dari ta’aqqul Tuhan terhadap dirinya memancarkan akal Pertama, dari akal Pertama memancar akal kedua dan langit pertama begitu selanjutnya sampai akal kesepuluh dan bumi. Dari akal kesepuluh inilah memancar kembali yang menghasilkan empat unsur yaitu: Api, air, tanah dan udara. Konsep wajib al wujud menjadi bukti adanya Tuhan dan mungkin al-wujud bi zatihi atau wajib al-wujud bi ghairihi adalah menjadi bukti adanya alam jagad raya.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2022 adanya gesekan antara pemerintah kota Tanjungpinang dengan penyelenggara reklame karena mereka mengatakan selalu membayar pajak, papan reklame yang ditertibkan itu sudah ada yang berdiri hampir 10 tahun. Mereka merugi akibat penyegelan berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang No 70 Tahun 2021 tersebut. Pengusaha harus menunda bisnis reklame mereka karena, papan reklame disegel. Penertiban reklame yang berdiri tanpa izin disejumlah titik dikota Tanjungpinang, ternyata 244 konstruksi reklame, hanya sekitar 10 persen saja yang memiliki izin mendirikan persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan penyelenggaran Reklame di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaran reklame di Kota Tanjungpinang Tahun 2022 sebagian besar sudah berjalan dengan baik yang dilakukan sesuai pasal 49 tentang pengawasan tim penyelenggaraan reklame. Pada pelaksanaannya sesuai pasal 18 ayat 3 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Dinas yang menyelenggarakan izin melaksanakan kebijakan penyelenggara izin sesuai dengan tugasnya. Satuan polisi pamong praja juga sebagai petugas penertiban reklame menjalankan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan sesuai dengan pasal 51 ayat 4. Temuan dilapangan mengatakan bahwa dalam hal perizinan banyak yang belum mengurus izin konstruksi hanya mengurus izin pemasangan konten dan membayar pajak konten. Penertiban yang terjadi sudah efektif dapat dilihat dari banyaknya reklame yang sudah ditertibkan. Dalam pengurusan izin lebih dimudahkan, dan melibatkan sasaran tujuan atau untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk para pengusaha reklame diharapkan setelah ini mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan penyelenggaraan reklame yang berlaku.

Pemerintah memiliki peran untuk memfasilitasi perkembangan penanaman modal, salah satunya peran pemerintah daerah. Hal tersebut tidak lepas dari peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus membuat strategi melalui program-program baru untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan metode kualitatif. Adapun subjek dari penelitian ini yaitu kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan serta pihak investor atau pengusaha di Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian yaitu strategi DPMPSTPS untuk meningkatkan invetasi. Pertama perumusan strategi melalui visi misi yang tercantum dalam Renstra. Kedua Implementasi strategi melalui program-program DPMPTSP Kabupaten Bintan yaitu: Program Pengembangan Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Terakhir Evaluasi Strategi berupa evaluasi kinerja untuk program yang telah terlaksana. Adapun kendala yang masih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu rasakan saat ini yaitu masih adanya ketimpangan peraturan dengan pemerintah pusat.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA 2022 Oleh Maysarah NIM. 190565201110 Abstrak Kepulauan Riau mempunyai beberapa objek wisata yang ada didalamnya, salah satunya objek wisata Air Terjun Resun yang terletak di Kabupaten Lingga tepatnya di Desa Resun. Keindahan alam pada objek wisata Air Terjun Resun banyak menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara sehingga kunjungan terus mengalami peningkatan. Namun dalam proses pengembangannya terdapat permasalahan yaitu keterbatasan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang menuntut inovasi, kurangnya promosi wisata yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu dari potensi dan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk melihat peran pemerintah daerah melalui dinas pariwisata dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Resun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Iyas Yusuf. Hasil dari penelitian ini, peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai fasilitator pada objek wisata Air Terjun Resun yaitu dengan membangun sarana dan prasarana sebagai penunjang kenyamanan, melakukan promosi wisata melalui media digital maupun konvensional dan melakukan pemeliharaan bangunan pada objek wisata. Peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai regulator diatur dalam Peraturan Bupati Lingga nomor 36 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata. Peran yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata sebagai dinamisator yaitu melakukan kerjasama dengan masyarakat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Air Terjun Resun. Kata kunci: Pengembangan, Peran, Objek Wisata. THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF RESUN WATERFALL TOURIST ATTRACTION, NORTH LINGGA DISTRICT, LINGGA REGENCY 2022 By Maysarah NIM. 190565201110 Abstract Riau Islands has several tourist attractions in it, one of which is Resun Waterfall located in Lingga Regency, precisely in Resun Village. The natural beauty of Resun Waterfall attracts many tourists, both local and foreign, so that visits continue to increase. However, in the development process there are problems, namely limited budget in improving facilities and infrastructure that demand innovation, lack of tourism promotion carried out by the government. Therefore, from the existing potentials and problems, this study aims to see the role of local governments through the tourism office in the development of Resun Waterfall tourist attractions. This study used qualitative descriptive methods with 7 (seven) informants and used data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. This research uses role theory according to Iyas Yusuf. The result of this study, the role carried out by the local government through the tourism office as a facilitator at the Resun Waterfall tourist attraction is by building facilities and infrastructure to support comfort, promoting tourism through digital and conventional media and carrying out building maintenance at tourist attractions.The role carried out by local governments through the tourism office as regulators is regulated in Lingga Regent Regulation number 36 of 2020 concerning the position, organizational structure, duties and functions and work procedures of the Tourism Office. The role carried out by the local government through the tourism office as a dynamicator is to collaborate with the community, tourism awareness groups (Pokdarwis), and local governments in the construction and development of Resun Waterfall tourist attractions. keywords: Development, Role, Attraction.

Abstrak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dijadikan payung hukum bagi Strategi Nasional yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Stunting merupakan suatu permasalahan gizi kronis yang bisa mengakibatkan kurangnnya asupan gizi dalam renggang waktu panjang sehingga mengakibatkan seorang anak terganggu pertumbuhannya. Stunting juga salah satu penyebab anak cendrung petumbuhan tinngi badan terganggu atau kerdil dibandingkan tinggi badan anak-anak diusianya. Di Desa Semedang sendiri prevalensi stunting 25% dari 40 anak-anak yang mana 10 anak dinyatakan stunting, bahkan menjadi desa dengan kasus stunting terbanyak di Kecamatan Bunguran Batubi. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari program desa dalam penanganan stunting di Desa Semedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menggunakan teori implementasi dari Sumaryadi yaitu adanya suatu program, target group (masyarakat), dan unsur terkait. Yang mana dalam program sudah berjalan semana mestinya namun anggaran masih belum transparan sehingga anggaran yang ada masih bersifat penyuluhan dan bukan anggaran pencegahan. dan program ada yang belum efektif untuk pemeberian gizi terhadap anak masih belum optimal. Untuk kesimpulan harusnya dalam sebuah program ada kerjasama pada unsur terkait yan memahami tentang program tersebut agar pengimplemtasiannya bisa berjalan dengan baik dan terstruktur. Kata Kunci: Program, Target Group (masyarakat), dan Unsur Terkait Abstract Based on Presidential Regulation Number 72 of 2021 concerning the Acceleration of Stunting Reduction which is used as a legal umbrella for the National Strategy which has been implemented since 2018. Stunting is a chronic nutritional problem that can result in a lack of nutritional intake in a long period of time, resulting in a child impaired growth. Stunting is also one of the causes of children tend to grow in body growth disturbed or stunted compared to the height of children at their age. In Semedang Village alone, the prevalence of stunting is 25% of 40 children, of which 10 children are declared stunted, even becoming the village with the most stunting cases in Bunguran Batubi District. For this reason, this study aims to determine the implementation of village programs in handling stunting in Semedang Village. This research uses a qualitative descriptive approach by making observations, interviews, and documentation. The results of the research use implementation theory from Sumaryadi, namely the existence of a program, target group (community), and related elements. Which in the program has been running as it should but the budget is still not transparent so that the existing budget is still counseling and not a prevention budget. And there are programs that have not been effective for providing nutrition to children are still not optimal. For conclusion, there should be cooperation in a program related elements that understand the program so that its implementation can run well and be structured. Keywords: Program, Target Group (community), and Related Elements

Abstrak Hal menarik dari pemilihan kepala desa tersebut masyarakat aktif dalam kegiatan pemberian suara (voting) berbanding terbalik dengan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan pemilihan kepala desa yang lain. Masyarakat cenderung apatis terhadap isu politik dengan rasa ingin tahu yang sedikit sehingga mayoritas hanya aktif sebagai pemberi suara saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dengan menggunakan teori Abramson dan Hardwick. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini sebagai berikut : a.) Partisipasi politik masyarakat melalui pemberian suara (voting) dengan tingkat kehadiran ke TPS 85 persen, pemilih menggunakan hak pilih karena dua faktor pertama kesadaran politik masyarakat, faktor kedua kepercayaan politik masyarakat. b.) Partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan kampanye, ketidakikutsertaan masyarakat pemilih dalam kegiatan kampanye karena sakit dan tidak mengetahui jadwal kampanye berarti kurang sosialisasi tentang jadwal kampanye kepada pemilih sehingga pemilih tidak mengikuti kegiatan kampanye tersebut. c.) Partisipasi politik masyarakat melalui membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dalam hal ini tim sukses tidak ada kejelasan data jumlah anggota tim sehingga kegiatan tim sukses tidak ada catatan di lapangan. Kata Kunci: Partisipasi Politik; Masyarakat; Pemilihan Kepala Desa. Abstract The interesting thing about the village head election is that the community is active in voting activities in contrast to participation in other village head election activities. People tend to be apathetic towards political issues with little curiosity so that the majority are only active as voters. This study aims to determine community political participation using Abramson and Hardwick's theory. This research uses descriptive qualitative method by using interview and documentation data collection techniques. The results of this research are as follows: a.) Community political participation through voting with an attendance rate to the polling station of 85 percent, voters use voting rights because of the first two factors of public political awareness, the second factor of public political trust. b.) Community political participation through campaign activities, the non-participation of voters in campaign activities due to illness and not knowing the campaign schedule means less socialization of the campaign schedule to voters so that voters do not participate in the campaign activities. c.) Community political participation through forming and joining interest groups in this case the success team there is no clear data on the number of team members so that the activities of the success team have no records in the field. Keywords: Political Participation; Community; Village Head Election.

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian dalam pembinaan promosi dan pemasaran produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun Kecamatan Karimun. Produk IKM (Industri Kecil Menengah) di Kabupaten Karimun tidak bisa bertahan lama apabila tidak dibantu oleh pemerintah, karena sebagian besar usaha IKM (Industri Kecil Menengah) menghasilkan barang-barang konsumsi yang tidak mampu bertahan lama dan mereka mempunyai keterbatasan sumber daya dimana produknya tidak bisa menjagkau segmen pasar lebih luas, selain itu diantara para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) masih ada yang belum memenuhi persyaratan yang di butuhkan untuk memasarkan produk mereka. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Gede Diva, Pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai regulator, dan pemerintah sebagai katalisator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya menganalisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta saran. Penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah khususnya Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian di Kabupaten Karimun sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan dalam sektor ekonomi, karena peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi yang lebih baik lagi. Dalam penelitian ini penulis mengelompokan menjadi tiga macam bentuk peran yaitu, peran pemerintah sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator. Fasilitator berperan dalam penyedian sarana, prasarana dan pembinaan maupun pelatihan, Regulator berperan mengatur kebijakan untuk pemulihan ekonomi, Katalisator berperan untuk mengenalkan para pelaku IKM (Industri Kecil Menengah) kepada pihak ketiga atau dunia perbankkan, dalam mengakses pinjaman modal untuk para pelaku usaha IKM (Industri Kecil Menengah). Kata Kunci : Peran, Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian, Pembinaan, IKM, Kabupaten Karimun Abstract This Research was conducted to determine the extent of the role of the department of manpower and industry in the development of promotion and marketing of SME (Small and Medium Enterprises) produucts in Karimun Regency, specifically in Karimun District. SMEs in Karimun Regency cannot sustain themselves without government assistance, as most of these enterprises produce consumer goods that have a limited shelf life, and they have resource limitations that prevent their products from reaching a wider market segment. Additionally, among the SME operators, there are those who do not meet the necessary requirements to market their products. . The theory used in this study is Gede Diva's theory, Government as facilitator, government as regulator, and government as catalyst. The research methodology used in this study was a qualitative descrptive, where data was collected through using sighting, debriefing, and documentation. The collected data has been analyzed through by data abatement and presentment, inference, and reference. The investigation found that role of the government, particularly the Department of Manpower and Industry in Karimun Regency, is crucial for the development and growth of the economic sector. The government’s role and support are instrumental in formulating policies for initial steps to be taken in order to enhance economic development. In this research, the author categorized the government’s role into three forms: facilitator, regulator, and catalyst. The regulator is responsible for policy-making related to economic recovery, while the catalyst introduces SME operators to third parties or the banking sector, facilitating access to capital loans for SME operators. Keywords: Role, Department of Manpower and Industry, Development, SME, KarimunRegency.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu terobosan baru untuk meningktakan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya yaitu dengan adanya program Klampid dalam pelayanan administrasi kependudukan khususnya pembuatan akta kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan inovasi Klampid dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pembuatan akta kelahiran di Kelurahan Baratajaya Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan teori E-Government menurut Harvard JFK School yang memiliki 3 elemen yaitu yaitu Support (dukungan), Value (nilai), dan Capacity (kemampuan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Klampid dalam pembuatan akta kelahiran sudah berjalan dengan baik, dan optimal karena masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya Klampid ini memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak membutuhkan biaya apapun. Namun masih ditemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu seperti sosialisasi yang lebih bagi masyarakat untuk mengerti dan paham akan program yang diterapkan pemerintah dan perlu ditingkatkan lagi sarana dan prasarana seperti computer, printer dan scanner.

Terjadinya konflik akibat benturan kepentingan merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sosial-politik masyarakat. Sebab setiap individu memiliki rasionalitas yang berbeda-beda serta pentingannya masing-masing dalam kehidupan. Meskipun begitu, setiap konflik yang terjadi tentunya memerlukan penyelesaian atau resolusi. hal ini menjadi penting, sebab setiap konflik yang dibiarkan tanpa adanya penyelesaian, berotenti mengakibatkan masalah yang lebih besar dan dapat merugikan banyak pihak. Hal ini pula yang berlaku dalam dinamika konflik antar sopir angkot dengan operator bus Trans Padang beberapa waktu lalu. Penelitian ini penelitian ini berjudul “Konflik Antara Sopir Trans Padang Dan Sopir Angkot” . analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik pada dasarnya disebabkan oleh persoalan mis-komunikasi serta terdapat beberapa aktor yang dilibatkan dalam konflik maupun pada penyelesaian atau resolusinya. Dimana setiap aktor memiliki pean masing-masing