Abstract
ABSTRACTTax Court is a part of the Administrative Court under the judicial power of the Supreme Court of Indonesia that exercises judicial power for tax payers or tax beares seeking justice for tax disputes. The respective parties in disputes can be represented by one or more legal proxies by special power of attorney. To become a legal proxy, a person must fulfill the requirements as stipulated by Minister of Finance and prossess a license from the Chairman of Tax Court. Furthermore, if the legal proxy is an advocate, he/she must fulfill the requirements as stated in Law Number 14 Year 2002 Concerning Tax Court.
Highlights
Tax Court is a part of the Administrative Court under the judicial power
a person must fulfill the requirements as stipulated by Minister of Finance
she must fulfill the requirements as stated in Law Number 14 Year 2002 Concerning Tax Court
Summary
Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Adapun Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Adanya ketentuan bahwa persyaratan lain untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dapat menimbulkan permasalahan tersendiri, mengingat pembinaan teknis peradilan pada Pengadilan Pajak merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: - untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Keuangan dalam menetapkan persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. - untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan advokat sebagai kuasa hukum pada pengadilan pajak
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
