Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali

Abstract

Pemerintah Provinsi Bali telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2010 dan hingga saat ini telah ada 49 organisasi perangkat daerah yang menggunakan SIPKD. Penerapan SIPKD memberikan manfaat terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan auditabel. SIPKD memberikan kemudahan bagi organisasi perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Pemahaman sumber daya manusia menjadi kendala atas pemanfaatan SIPKD dan masih adanya perdebatan mengenai hasil penelitian mengenai aspek sistem, layanan, dan informasi SIPKD sehingga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis atas implementasi SIPKD di sektor Pemerintahan Daerah Provinsi Bali, serta uraian atas kelebihan dan kelemahan atas pengimplementasian SIPKD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Peneliti mengkaji sumber-sumber informasi yang relevan dari berbagai literatur terkait implementasi SIPKD di Provinsi Bali. Secara keseluruhan, implementasi SIPKD di Provinsi Bali mampu memberikan manfaat bagi organisasi perangkat daerah jika diukur dari persepsi pengguna atas aspek sistem, informasi, dan pelayanan, sehingga ini berimplikasi pada terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Pemahaman sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya pemberian pelatihan masih menjadi kendala atas kesuksesan implementasi SIPKD.