Abstract

The political year is a fertile vehicle for disseminating news of hate speech, forms of intolerance, and false information (hoaxes) decorating the Indonesian social media universe. Election campaigns provide fertile ground for hate speech and incitement, especially on social media. This research aims to analyze and identify the prevalence of hate speech in the DKI Jakarta gubernatorial election by evaluating the regulations regarding hate speech on social media according to stakeholders and appropriate and effective strategies in preventing and taking action against hate speech violations in the Pilkada/Election. This type of research is descriptive qualitative, which portrays the phenomenon of the DKI Jakarta governor election in 2017, The data collection technique used was a focus group discussion by inviting several sources. The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in the momentum of the Pilkada. The ITE Law and SE / 06 / X / 2015 have been implemented by various stakeholders as an effort to prevent and prosecute hate speech offenders, although this has not been maximized due to the weak media literacy of Indonesian society itself. The case for the 2017 DKI Jakarta election as a prototype for the National Election. Therefore, election organizers need to pay special attention to monitoring social media during the election period.

Highlights

  • The political year is a fertile vehicle for disseminating news of hate speech, forms of intolerance, and false information decorating the Indonesian social media universe

  • The results of this study reveal that; Hate speech in 2017 on social media, especially Facebook, has increased in

  • Penelitian ini, hanya menggambarkan satu proses kepemiluan di satu wilayah yang menjadi contoh serta keterbatasan memperoleh data dari para narasumber sehingga temuan ini tidak untuk men-generalisasi kondisi tersebut pada wilayah lain

Read more

Summary

Latar belakang

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak pararel dengan kehidupan di dunia maya. Kedua survey yang dilakukan menunjukan bahwa penggunaan internet sangat masif dan sebagian besar internet digunkan untuk mengakses media sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat urban maupun rural. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan Ahnaf dan Suhadi dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menyemai benih intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Dari sekian banyak kasus terkait politik identiatas, politisasi agama serta hate speech yang tejadi secara masif dan intens adalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Hal ini diperkuat dengan laporan Wahid Fondation 5 bahwa terdapat politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) paling banyak terjadi pada Pilkada Jakarta dengan jumlah 25 peristiwa yang didominasi oleh ujaran kebencian sebanya 15 tindakan baik lewat sebaran dan media online. Pemilihan media sosial Facebook dilatarbelakangi bahwa Facebook merupakan media sosial yang dominan di minati oleh masyarakat Indonesia, Regulasi penggunaan Facebook sebagai jejaring sosial memiliki standar digital yang baku

Permasalahan Penelitian
Metodology Penelitian
Fenomena Ujaran Kebencian Pada Pilgub DKI
Strategi Melawan Ujaran Kebencian dalam Pemilu
Kesimpulan
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.