Abstract

This study discusses the policy scenarios on private-forest management in Bogor. The aims of this study are: determining leverage attribut on private-forest and formulating policy models, and making scenario for the development of the sustainability index of privately managed forest. This study uses multidimensional scalling (MDS) to analyze five dimensions. By using ordinal score on certain attribute, i.e. 0 (the lowest) and 10 (the highest) of each attribute. Then, by using Rap-Pforest, we could estimate the leverage attribute of f each dimension. To prepare policy models will use a prospective analysis. Final stages, to build strategic scenarios model. The analysis showed that there are two dimensions, i.e. ecology and legal and institutional, are moderately sustainable. While for the dimensions of economy, socio-culture, and accessibility and technology are less sustain. Based on five dimensions sustainability index, this study concludes that63 indicators were used and resulting 21 leverage-attributes. Qualitative model formulation for policy scenarios are: HRB = f (EKN3, EKN4, SOS1, SOS3, LBG2, LBG3). Scenario II most realistic choice, this scenario has been able to increase the value of sustainability index of 46.35 (less sustainable) to 52.52 (quite sustainable). This study recommends, it is necessary to conduct the development strategy by involving all stakeholders as the most appropriate policy options to improve the sustainability of small scale privately managed forest in Bogor.

Highlights

  • Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi hutan di Kabupaten Bogor cukup memprihatinkan, bahkan menuju situasi kritis

  • Pengaruh setiap atribut terlihat dalam bentuk perubahan rootmean square (RMS), terutama pada sumbu x untuk skala keberlanjutan sumber daya (Kavanagh dan Pitcher, 2004)

  • Hutan Rakyat: Aspek Produksi, Ekologi dan Kelembagaan

Read more

Summary

Pendahuluan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kondisi hutan di Kabupaten Bogor cukup memprihatinkan, bahkan menuju situasi kritis. Penelitian terkait sistem hutan rakyat secara parsial dengan berbagai sudut pandang dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial yang berbeda sudah dilakukan oleh Nurrochmat et al (2014); Suprapto (2010); Darusman dan Wijayanto (2007). Selama ini pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bogor masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan perencanaan pembangunan kehutanan secara utuh dalam rangka pengembangan wilayah. Sehingga perlu sebuah formulasi model kebijakan pengelolaan keberlanjutan hutan rakyat yang dapat dipastikan bahwa rencana pembangunan kehutanan rakyat yang akan dijalankan tidak menimbulkan permasalahan baru yang lebih serius dari persoalan awal yang tidak kalah rumit seperti aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan aksesibilitas. Menjadi penting dilakukan kajian pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan yang lestari yang mempertimbangkan kepada aspek-aspek keberlanjutan yaitu aspek sosial, ekologi, dan ekonomi dalam satu kesatuan unit kelestarian. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis kondisi status keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat, (2) merumuskan model pengembangan keberlanjutan hutan rakyat, dan (3) menyusun skenario-skenario strategi pengembangan kebijakan keberlanjutan hutan rakyat yang memungkinkan terjadi di masa yang akan datang di Kabupaten Bogor

Lokasi dan Waktu Penelitian
Prosedur Penelitian
Status Keberlanjutan Hutan Rakyat
Model Pengembangan Keberlanjutan Hutan Rakyat
Skenario Strategi Pengembangan Kebijakan Keberlanjutan Hutan Rakyat
Pembahasan
Aksesibilitas dan Teknologi *
Kesimpulan

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.