Abstract
Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku dan membawanya ke ruang persidangan, akan tetapi perlu adanya upaya pencegahan terhadap perbuatan korupsi. Salah satu aktor dengan potensi melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu pejabat pemerintahan, oleh sebab itu diperlukan acuan kerja dalam melaksanakan wewenang para pejabat pemerintahan sehingga dapat menghindari perbuatan korupsi. Penelitian ini juga sebagai metode pengawasan terhadap kinerja pejabat pemerintahan sehingga mencegah terjadinya perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada perbuatan korupsi. Pengawasan oleh masyarakat, lembaga pendidikan bersama dengan instansi pemerintah merupakan cara yang efektif untuk mencegah perbuatan korupsi salah satunya melalui penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaran Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang merupakan hukum tidak tertulis dan berperan sebagai rambu-rambu dalam mejalankan Pemerintahan. Penerapan AAUPB akan dengan sendirinya menjauhkan para pejabat yang berwenang dari perbuatan korupsi di lingkungan pemerintahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
