Abstract
Responsivitas pelayanan merupakan suatu hal yang penting bagi pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat dengan tepat dan jelas, termasuk menyangkut perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan. Namun, daya tanggap dari pemerintah masih belum maksimal dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan yang terlihat dari kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan layanan yang ada, kurangnya fasilitas, serta kurangnya ketanggapan dari layanan penanganan yang bekerja sama dalam menangani kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai responsivitas pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Kota Binjai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan feminist research. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah cukup baik dalam memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan, namun kurang dalam penguatan tindakan prenventif. Hal tersebut dapat terlihat dari availability (ketersediaan) dimana pemerintah menyediakan layanan jasa dan fasilitas melalui UPTD PPA. Layanan dan fasilitas tersebut dapat mudah diakses melalui perpanjangan tangan kelurahan yang dapat dilihat dari karakteristik aksesibilitas. Dalam pelaksanaan pelayanan, pemerintah sudah berkomitmen menanamkan sikap simpati, empati, serta peka terhadap kebutuhan perempuan korban kekerasan yang merupakan karakteristik dari penerimaan. Terakhir, pengembangan layanan juga dilakukan dengan menyediakan layanan berbasis aplikasi seperti SiAP KaPAn aja maupun pengadopsian peraturan baru yang termasuk dari adaptasi pemerintah pada era globalisasi.
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Similar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.