Political Communication in the Determination of Regional Expenditure Budget (APBD) of Ambon City in 2019

Abstract

Kota Ambon merupakan salah satu daerah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan penyusunan anggaran dan penetapannya dari tahun 2010-2014. Keterlambatan yang terjadi disebabkan oleh pola komunikasi lembaga terkait yang tidak terjalin dengan baik. Pola komunitasi yang tidak terjalin ini menimbulkan perdebatan dua lembaga yang berakibat fatal pada penetapan anggaran di bulan Januari sampai Maret, padahal batas waktu penetapan anggaran paling lambatnya adalah pada bulan Desember setiap tahun. Keterlambatan penetapan menjadi fokus penelitian dengan menganalisis pola komunikasi politik pada lembaga eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kewenangan perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 Pola komunikasi politik yang terjadi pada perencanaan anggaran menentukan berjalannya proses perencanaan anggaran dengan baik, tepat dan akuntabel. Komunikasi politik pada pembahasan APBD Kota Ambon merupakan proses yang terjadi pada perencanaan dan penetapan anggaran. Perencanaan anggaran yang terjadi pada lembaga eksekutif dan legislatif terbentuk oleh pola komunikasi formal tentang mekanisme perencanaan anggaran, serta pola komunikasi informal untuk melakukan bargaining, negosiasi, dan lobi dalam mengakomudir kepentingan di antara kedua lembaga.
 Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis pola komunikasi politik pada lembaga legislatif dan eksekutif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta penggunaan bahan-bahan yang terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola komunikasi ekternal antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan APBD Kota Ambon memanfaatkan saluran komunikasi formal dan informal. Selanjutnya pencocokan program kerja dilakukan melalui tahapan reses yang diakomodir pada dokumen KUA-PPAS serta dituangkan pada pandangan fraksi masing-masing di DPRD.