Abstract

Divorce cases in the Islamic Court of Palembang (Pengadilan Agama Palembang) becomes the top of the list, during the year 2009 (72%), 2010 (72%) and 2011 (in June) about 70%. The purpose of this study is to analyze the causes of high divorce rate happening in the city of Palembang, beside to explain the forms of legal protection and analyzes the factors that becoming obstacles for the wife in a filed divorced. The research was conducted with a Normative-Juridical approach which is completed with Empirical Juridical, The location is in the jurisdiction of the Islamic Courts in Palembang (Pengadilan Agama Palembang. Causes of high divorce cases in the city of Palembang, among others: a) economic factors; b) Lack of responsibility; c) a young age and no permanent employment; d) cheating and Unhealthy polygamy as well as domestic violence. Legal protection towards wives who filed the divorce, in Indonesian legal system has been arranged as equality in law and equal treatment before the law and the right to justice. Barriers toward the wife filing the divorce among others: cultural factors, economic dependence, lack of knowledge, and bias Perspective of judges who tend to blame the women, the long process of trial and expensive fees to be paid, also Over valued self-esteem in Indonesian people's community, as well as women's rights arenot easily executed. Key words: legal protection, divorce process

Highlights

  • The purpose of this study is to analyze the causes of high divorce rate happening in the city

  • The research was conducted with a Normative-Juridical approach

  • which is completed with Empirical Juridical

Read more

Summary

Tulisan ini merupakan ringkasan Hasil Penelitian Hibah

Fundamental DP2M T.A 2011 dengan kontrak No. 168/UN9.3.1/PL/2011 tanggal 15 April 2011 an) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan. Sakinah dimaksudkan sebagai penjabaran lebih lanjut dari makruf yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga suami istri terdapat keadaan yang aman dan tenteram, tidak terjadi silih sengketa atau pertentangan pendapat yang prinsipal. Talaq adalah pemutusan hubungan perkawinan atas permohonan suami, sedangkan cerai gugat (khulu’) pemutusan hubungan perkawinan yang didahului gugatan dari pihak istri (Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan). Saat ini sering terjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pihak suami terhadap istri, bahkan tidak jarang istri dibunuh akibat permasalahan rumah tangganya. Seiring perubahan nilai-nilai sosial dan semakin banyak perempuan yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya, maka perempuan sebagai istri tidak tinggal diam dan tidak mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, maka pihak perempuan akan menggunakan haknya dengan mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Kondisi ini jelas jauh berbeda dengan masa beberapa tahun lalu, di mana suami istri, khususnya pihak istri, akan memilih sikap bertahan demi keutuhan keluarganya apapun masalah yang dihadapi. Indonesia telah banyak melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional, salah satunya adalah Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diterjemahkan sebagai Pengha[1]

Hukum Dalam Memberikan Perlindungan terhadap
Metode Penelitian
Profil Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota
Pengadilan Agama Palembang dipimpin oleh
Cerai gugat diputus
Persetujuan Calon Mempelai Dalam perspektif Hukum
Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pihak Istri dalam Proses Gugat Cerai
Perlindungan hukum juga diatur dalam
Daftar Pustaka
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.