Abstract
Medical workers are a noble profession, especially amid the Covid-19. One of the aspects that have received the most impact from this pandemic is in the health sector. The problems in the health sector have become increasingly dangerous in the era of the Covid-19 Pandemic in Indonesia. The current condition is a concern for all people regarding efforts to control and overcome the Covid-19 Pandemic in Indonesia. This includes doctors and other health professionals. The number of deaths of medical personnel, especially doctors and nurses, is increasing. This research focuses on Indonesia's legal policies regulating protection and the fulfillment of safety work rights for health workers who are dealing with the pandemic. The legal method used in this research is normative legal research. The results show that legal protection and fulfillment of the right to safety for medical personnel have been regulated in legislation. However, these provisions do not specifically regulate the potential dangers of the spread of the Covid-19 virus.
Highlights
Medical workers are a noble profession, especially amid the Covid-19
The results show that legal protection and fulfillment of the right to safety for medical personnel have been regulated in legislation
Merdeka.com/Data Persatuan perawat Nasional Indonesia (PPNI): Perawat Meninggal Akibat Covid-19, (Diakses tangal 6 Maret 2020)
Summary
UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Pasal 82-83: Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan bagi pasien. Pemerintah menjamin perlindungan hukum setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pasal 30: RS mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kedokteran yang memaksa untuk kepetingan pasien, antara lain keadaan khusus pasien, kedaruratan dan keterbatasan sumber daya. K3RS (Keselamatan & Kesehatan Kerja Rumah Sakit). Pasal 5-9: Kepada mereka yang mengalami kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah dapat. Pasal 10: Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah. Pasal 3: Penanggulangan bencana berasaskan; kemanusiaan, keadilan, UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum; kebersamaan; kelestarian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
