Abstract
This paper aims to examine the rule of law regarding law violations by motorcycle gangs, to examine the role of the Brimob Police Corps and the obstacles faced in overcoming law violations by motorcycle gangs. The problem is focused on how the law rules regarding law violations by motorcycle gangs, what is the role of the Brimob Police Corps and the obstacles faced in overcoming law violations by motorcycle gangs. To approach this problem, Soerjono Soekanto's role theory is used. The data were collected through interview guidelines and analyzed qualitatively. This study concludes that the criminal act of violating the law by motorcycle gangs is contrary to Article 170 regarding crimes against public order, Article 351, Article 352, Article 368 regarding persecution and Article 510 and Article 511 regarding violations of public order in the Criminal Code, contrary to Article 106 and Article 115 in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of the Brimob Police Corps in overcoming violations of the law by motorcycle gangs can be seen by using Soerjono Soekanto's theory based on aspects of role as a norm, role as an individual/norm, and role in the social structure of society. The constraint factors faced by Brimob are that the perpetrators of violations are minors, the lack of parental supervision of their children and the actions of motorcycle gangs usually involve a large number of people.
Highlights
PENDAHULUAN Perilaku kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat masih banyak anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana
This paper aims to examine the rule of law regarding law violations by motorcycle gangs, to examine the role of the Brimob Police Corps and the obstacles faced in overcoming law violations by motorcycle gangs
JUNCTO, 1(2) 2019: 158-165, Perundang-undangan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Summary
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor, untuk mengkaji peran Korps Brimob Polri dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor. Masalah difokuskan pada bagaimana aturan hukum tentang pelanggaran hukum oleh geng motor, bagaimana peran Korps Brimob Polri dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor. Guna mendekati masalah ini dipergunakan teori peran oleh Soerjono Soekanto. Kajian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pelanggaran hukum oleh geng motor bertentangan dengan Pasal 170 mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 368 mengenai penganiayaan dan Pasal dan Pasal mengenai pelanggaran ketertiban umum dalam KUHP, bertentangan dengan Pasal 106 dan Pasal 115 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran Korps Brimob Polri dalam penanggulangan pelanggaran hukum oleh geng motor dapat dilihat dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto berdasarkan aspek-aspek peranan sebagai norma, peran sebagai individu/norma, dan peran dalam struktur sosial masyarakat.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
