Abstract
This study aims to gain information concerning the role, obstacles, and efforts of implementing integrated Hajj information and computerization systems at the Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency, Indonesia. Qualitative approaches were employed in collecting the data through observations and interviews. The results revealed that the role of the Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency in implementing the Integrated Hajj Information and Computerization System (SISKOHAT) is still not optimal, based on the report from the society. The problem is the insufficient time to serve the pilgrims who want to register because the group must firstly receive a validation number from BPS-BPIH. The IT facilities (e.g., internet, computers) are also inadequate to support this computerization system program. Besides, the office facilities are not supported or friendly for the majority of elderly pilgrims. Another problem is the lack of sufficient information provided to the pilgrims. Based on these issues, we strongly suggest stakeholders evaluate their services regarding the Hajj information and computerization systems. In terms of information services, service contact numbers (Call Center) should be accommodated to enable the pilgrims to obtain information without wasting much effort and time revisiting the Ministry of Religion office regularly.
Highlights
E Office of the Ministry of Religion of North Aceh Regency, Indonesia
The problem is the insufficient time to serve the pilgrims who want to register because the group must firstly receive a validation number from BPS-BPIH
The office facilities are not supported or friendly for the majority of elderly pilgrims. Another problem is the lack of sufficient information provided to the pilgrims
Summary
Peran merupakan suatu gabungan antara pengaruh dan posisi, seseorangyang mempunyai suatu hak dan kewajiban dapat dikatakan memiliki suatu peran apabila peran dan yang lainnya saling berkaitan. Bahkan apabila layanan-layanan umum tersebut telah tersedia secara umum atau juga dibiayai oleh umum berada dibawah peraturan /regulasi dan pelayanan publik oleh Pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi dalam rangka mewujudkankeinginan pelayanan berdasarkanatas peraturan perundang-undangan terhadap setiap warga Negara dan penduduk atas barang,jasa maupun pelayanan Administratif yang telah tersedia oleh penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini Pemerintah dan pelayanan publik pada umumnya adalah merupakan seuatu usaha yang dilakukan seseorang, kelompok atau Birokrasi untuk member bantuan kepada masyarakatdalam rangka untuk tercapainya suatu tujuan tertentu jadi dapat dimaksudkan bahwa pelayanan publik atau jasa publik merupakan suatu tanggung jawab terhadap instansi kepemerintahan Pusat dan Daerah baik pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada peraturan perundang- undangan. Pelayanan publik yang non-partisan adalah sistem pelayanan yang memperlakukan semua pengguna layanan secara adil tanpa membeda- bedakan berdasarkan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian, dan sebagainya
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
