Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran Kurikulum Merdeka, yakni Modul Ajar Fisika pada materi Energi Alternatif yang memenuhi kriteria viliditas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang diinterpretasi dan dianalisis secara kualitatif. Modul Ajar dikembangkan dengan model pengembangan 4D yang disederhanakan menjadi 3D (Define, Design, dan Develop). Modul Ajar ini dikembangkan berdasarkan ketentuan dan karakteristik yang mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran di Kurikulum Merdeka. Instrumen pengumpulan data berupa lembar validasi dan angket. Lembar validasi meliputi validasi konten dan validasi bahasa. Validasi dilakukan oleh tiga orang ahli dengan keahlian pendidikan fisika dan pendidikan bahasa. Adapun angket diberikan kepada praktisi yakni dua orang guru mata pelajaran fisika di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Garut. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kuantitatif dengan menghitung persentase tiap aspek dan persentase keseluruhan. Hasil pengolahan kemudian diinterpretasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menentukan validitas produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji validitas, Modul Ajar Fisika Kurikulum Merdeka dinyatakan sangat valid dengan persentase tingkat validitas 82,7%. Respons dari praktisi juga menunjukkan hal positif dari aspek konten fisika maupun aspek keterbacaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa modul yang dikembangkan telah valid dan dapat digunakan sebagai modul pembelajaran.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.