Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Penataan Bangunan Dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

Dahliana Iskandar

doi:10.32832/inovator.v9i1.2974

Abstract

<em>The issuance of the Minister of Finance Regulation No. 138 / PMK.06 / 2010 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 246 / PMK.06 / 2014 of 2014, concerning changes to the legislation in the field of management of State Property resulted in the management of State Homes, faced with several obstacles. Determination of the status of a state house is a decision of the Minister of Public Works and Public Housing in this case the Director General of Human Settlements determining the status of a Group I, II, or III State House that is independent and / or in the form of a Flats Unit along with or not with its land. The number of State House Groups II and III are still unclear about the management of their documents because they are no longer inhabited by the original inhabitants in accordance with the Decree of the State House, and there are even houses where there are no more locations and have been sold to the community. The government must regulate the State Homes of Groups I, II, and III to increase Non-Tax State Revenues</em>

Highlights

House Groups II and III are still unclear about the management of their documents because they are no longer inhabited by the original inhabitants in accordance with the Decree of the State House, and there are even houses where there are no more locations and have been sold to the community
concerning changes to the legislation in the field of management of State Property resulted in the management of State Homes
Determination of the status of a state house is a decision of the Minister of Public Works

Summary

Pendahuluan

Dalam rangka implementasi undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara beserta peraturan turunannya, dewasa ini seluruh kementerian/ lembaga seolah-olah berlomba-lomba menuju pengelolaan Barang Milik Negara yang. Beberapa persyaratan dalam penetapan status penggunaan harus dilengkapi, antara lain dengan: a) Surat keterangan dari Pejabat Struktural yang berwenang pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyatakan kebenaran fotokopi: Izin Mendirikan Bangunan Rumah Negara Golongan III, dan Sertifikat Rumah Negara Golongan III. Direktorat Bina Penataan Bangunan menempuh beberapa upaya untuk menatausahakan piutang Rumah Negara Golongan III, antara lain: a) Bekerjasama dengan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNPB melalui Sistem Pembayaran PNPB Online (SIMPONI) untuk angsuran sewa atau sewabeli Rumah Negara Golongan III; b) Bekerjasama dengan perbankan dalam rangka impleentasi SIMPONI tersebut. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai pelaksana tugas pembantuan menunjuk seluruh Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Pro-vinsi yang membidangi Rumah Negara, untuk melakukan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III masing-masing untuk rumah yang berada dalam lingkungan wewenangnya, dengan ketentuan bahwa setiap pengalihan hak yang dilakukan harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Direktur Penataan Bangunan &Lingkungan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka sangatlah perlu untuk mengadakan penelitian untuk penyamaan persepsi, sharing informasi, dan peningkatan pemahaman diantara unsur-unsur terkait pengelolaan Rumah Negara menuju tertib administrasi dan tertib pengelolaan Rumah Negara serta perlu untuk mengatahui dan mencari pemahaman mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan

Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Simpulan dan saran

11 Tahun 2008 tentang Tata Cara