PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DI KECAMATAN RASAU JAYA (TINJAUAN REGULATIF DAN IMPLEMENTATIF)

Waskur Waskur

doi:10.31602/al-adl.v14i1.5797

Abstract

The regulation of waqf in Indonesia has shown very good development, following the enactment of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. However, problems arise in the implementation phase. This is shown by the number of waqf lands that have not registered the Waqf Pledge Deed to the Waqf Pledge Deed Maker Official (PPAIW) at the Office of Religious Affairs. Based on observations made by researchers in Rasau Jaya District, it is known that there are still many mosques whose land has not been registered with the Office of Religious Affairs. By using the juridical-empirical research method, the author questions more about the arrangement of the waqf pledge deed in Indonesia, as well as its implementation at the author's research locus, namely the Rasau Jaya sub-district. The conclusion that the problem arises is due to several reasons, including: unclear registration information, unsystematic flow and time of manufacture, lack of public awareness of the importance of the Waqf Pledge Deed, and the lack of socialization of waqf law carried out by the KUA of Rasau Jaya District.

Highlights

Pengaturan wakaf di Indonesia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat baik, menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
Problems arose in the implementation phase. These are indicated by the number of waqf lands that have not been registered for the Waqf Pledge Deed to the Officials Maker of Waqf Pledge Deed (PPAIW) at the Office of Religious Affairs
Based on observations conducted by researchers in Rasau Jaya District, it is proved that there were still many mosques whose lands have not been registered with the Office of Religious Affairs

Summary

PEMBAHASAN Akta Ikrar Wakaf dalam Hukum Positif di Indonesia

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.[18]. Seiring dengan perubahan yang terjadi di Indonesia saat ini, KMA Nomor 517 Tahun 2001 tersebut telah disesuaikan dan dibuatlah pengaturan lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di dalamnya berisikan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan[26], khususnya pada Pasal 3 poin (h) yaitu tentang Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf. Namun tingginya kesadaran masyarakat ini harus difasilitasi oleh negara sebagai pemegang regulasi perwakafan di Indonesia, dengan meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut dengan KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut dengan PPAIW) yang menjadi ujung tombak pelayanan administrasi wakaf bagi para calon wakif dan juga nazhir. 26 Bisa dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Daftar Ikrar Wakaf yang sudah terlaksana Tahun 2019 DAFTAR IKRAR WAKAF TAHUN 2019

STATUS TANAH

Yayasan Baitul Jannah

Pemakaman Umum Baiturrahman

DAFTAR PUSTAKA

Findings

Tercipta dari