Model Collaborative Governance pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat

Abstract

Nagari Rancak adalah sebutan untuk nagari yang meraih prestasi dalam lomba desa berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagai instrumen untuk mengevaluasi perkembangan desa (nagari) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015. Nagari rancak yang telah meraih berbagai prestasi diasumsikan telah melaksanakan tata kelola pemerintahan nagari sesuai dengan prinsip-prinsip good local governance dan collaborative governance. Berdasarkan fenomena tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan profil nagari rancak setelah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sumatera Barat; (2) mengidentifikasi aktor stakeholder pada nagari rancak di Provinsi Sumatera Barat; (3) mendeskripsikan interaksi stakeholder dalam collaborative governance pada nagari rancak di Provinsi Sumatera Barat, dan (4) mendeskripsikan keberhasilan collaborative governance pada nagari rancak di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data yaitu stakeholder penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai informan dan tim penilai nagari rancak sebagai trianggulasi. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi serta observasi. Lokasi penelitian pada 9 (sembilan) nagari yang meraih juara 1, 2, dan 3 lomba nagari rancak tingkat provinsi tahun 2015, 2106 dan 2017. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Nagari rancak memiliki potensi ekonomi bervariasi, memiliki banyak prestasi dan adanya variasi aktor yang berkolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. (2) Aktor governance yang berkolaborasi dengan pemerintah nagari mulai dari tingkat nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Terwujudnya kolaborasi ini sangat dipengaruhi adanya keterbukaan diri dan inisiatif dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari. (3) Kolaborasi aktor governance terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban. Namun, interaksi aktor yang paling intensif pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat nagari.