Abstract

<em><span style="font-size: 11pt;">The enactment of Law 16/2006 on System of Agricultural Extension, Fisheries and Forestry may be marked as the new era in agricultural extension development of Indonesia. It is realized so far, that there has been no significant progress to that issue since the extension service had been administratively shifted from the central government to regional authority. Lack of local authority commitment on funding the extension services has made agricultural extension activities remained undeveloped during the years. With Law 16/2006, extension services gained sufficient legal-basis to be undertaken and thus financed by regional authority. This article is part of study to see sub-systems of extension, i.e. extension policy, agricultural extension, research and inspection, special education/official duty, and training. These sub-systems build up an integrative extension system that determines the success of agricultural extension mission at large. This writing tries to elaborate how better functional interconnection among those sub-systems could help increase the effectiveness of agricultural extension activities in the field.</span></em>

Highlights

  • Forestry may be marked as the new era in agricultural extension development

  • that there has been no significant progress to that issue since the extension service had been administratively shifted from the central government

  • made agricultural extension activities remained undeveloped during the years

Read more

Summary

LATAR BELAKANG

Kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai sejak awal abad 20. Dengan hasil yang cukup menggembirakan pada waktu itu, usaha-usaha ini terus dikembangkan dan kemudian dibentuk suatu sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan dibentuknya Dinas Penyuluhan (Landbouw Voorlichting Dients atau LVD) pada tahun 1908 di bawah Departemen Pertanian (BPLPP, 1978; Iskandar, 1969). Sejalan dengan penerapan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001, maka urusan penyuluhan juga diserahkan kepada pemerintah daerah dan hal ini banyak dituding telah menyebabkan mundurnya penyuluhan pertanian (Ekstensia, 2005). Pemerintah telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan dicanangkannya Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (RPP), yaitu suatu upaya mendudukkan, memerankan dan memfungsikan serta menata kembali penyuluhan pertanian agar terwujud satu kesatuan pengertian, kesatuan korps, dan kesatuan arah kebijakan (Ekstensia, 2003). Salah satu tonggak untuk pelaksanaan revitalisasi ini adalah telah disyahkannya Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) No 16 Tahun 2006. Namun lebih dari tiga tahun setelah diundangkannya UU tersebut, baru sebagian kecil daerah yang telah membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan amanah UU penyuluhan tersebut

Penyuluhan Sebagai Suatu Sistem
Pengembangan Karir Penyuluh
Kelembagaan Penyuluhan
Lembaga Penelitian dan Pengkajian
Lembaga Pelatihan
Lembaga Pembuat Kebijakan
Rekrutmen Sumberdaya Manusia Penyuluh
Pendanaan Kegiatan Penyuluhan
DAFTAR PUSTAKA
Pembangunan yang
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.