KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA (MAHKAMAH SYAR'IYAH) DI NAD DALAM MELAKUKAN EKSEKUSI SANKSI PIDANA ISLAM (HUKUM JINAYAT) MENURUT KETENTUAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Gemala Dewi

doi:10.21143/jhp.vol0.no0.190

Abstract

AbstrakHistorically, Religious Court in Indonesia was built by the time of DutchColony with the purpose to reduce the applicability of Islamic Law practicein the Country. However, to a certain extent, these days, it grows as thereligiOUS conscious of the people developed to apply Islamic law teaching tothe most detail in the reformation era. The special case occurs in Acehprovince which has autonomy afier Helsinki Agreement. The problem exist tothe unity of regulation on the country, since it has ratified the UNConvention against tortured on human body. Based on this problem, thisarticle explored the possibility of the Religious Court in Aceh to applyIslamic Criminal Law and it's punishment in Indonesia. The research willaddress the problem from qualitative point of view. Comparing ideas,reasons and historical background of the existing law and also using legalnormative way of research methodology. By doing library research in findingdata, this research got to the conclusion that Aceh has a Constitutional Rightto implement Islamic Criminal Law due to the International agreement inHelsinki. In relation with Indonesian System of Law the solution should becompromising the law on how to solve the problem in policy making to thiscase

Highlights

Religious Court in Indonesia was built by the time of Dutch Colony
it grows as the religiOUS conscious ofthe people developed to apply Islamic law teaching
The special case occurs in Aceh province which has autonomy

Summary

Pendahnlnan

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Propinsi di ujung barat Indonesia adalah tanah yang paling terakhir mengenyam penjajahan pada zaman. Sejak saat jtu Propinsi Nanggore Aceh Darussalam (untuk selanjutnya disebut dengan NAD) kini berbenah diri agar dapat menampilkan dirinya dalam kebersamaannya dengan provinsi lainnya membangun bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam NKRI. Dengan status terse but Pemerintab Daera/) Propinsi NAD kemudian memberlakukan Qonun (setingkat Peraturan Daerah bagi propinsi lain) untuk mengatur wilayahnya sendiri. Di NAD seodiri hiogga saat ini tercatat sekitar tujuh Qanun telah dikeluarkan sejak tahun 2002 sampai tabun 2007, yang mengatur berbagai hal. Dewasa ini sedang "digodog" dua Qanun yang berkaitan dengan penerapan hukum Jinayat (bidang pidana), yaitu tentang peraturan hukum jinayat sebagai hukum materil dan dilengkapi dengan ketentuan Hukum Acara Peradilan Pidana Syariah tersebut. Rancangan ketentuan Qanun yang disebut di atas, menimbulkan permasalahan karena penetapan sanksi hukum pidana Islam (hukum jinayat) yang dianggap bertentangan dengan UUD 45 dan penempatan sanksi hukum yang kontroversial. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara pidana sebagaimana yang akan diatur dalam kedua rancangan Qonun tersebut, inilah yang akan kita tinjau dalam tulisan ini

Kewenangan Peradilan Agama Pada Masa Penjajaban Belanda

Penutup