Abstract

This research is focused on the issue of formulating the Qanun as an embodiment of the Authority of the Aceh Government, but there is supervision from the Central government. This research uses a descriptive analytical method, which is a study that provides an overview of the scope and review of the formulation of Qanun in Aceh that remains under the supervision of the Central Government. This study also uses the normative juridical method with the statutory approach. This research concludes that in the context of supervision, the Central Government can suspend or cancel a Qanun if it is considered to be in conflict with the higher laws. This preventive supervision is carried out on the policies of the Regional Government which regulates the regional budget of revenue and expenditure, local taxes and other regulations that can create a high cost economy.

Highlights

  • This research is focused on the issue of formulating the Qanun

  • which is a study that provides an overview of the scope and review of the formulation of Qanun in Aceh that remains under the supervision of the Central Government

  • cancel a Qanun if it is considered to be in conflict with the higher laws

Read more

Summary

Pendahuluan

Pasal 18 UUD 1945 mengatur hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI(MPR) pada tanggal 18 Agustus 2000. 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama rakyat Aceh harus dilandasi oleh ajaran Islam sebagai pedoman dalam pembuatan Qanun; 2. Bahwa Aceh adalah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.[5]. Menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dengan otonomi khusus, hal terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang sangat tinggi serta sangat berjasa bagi NKRI.

Tujuan Penelitian
Metode Penelitian
Negara Kesatuan dengan Sistem Desentralisasi
18 Pasal 1 angka 21 UU No 11 Tahun 2006 19 Pasal 1 angka 22 UU No 11 Tahun 2006
20 Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011
21 Lihat ketentuan dalam Pasal 125 UU No 11 Tahun 2006
Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Pusat Terhadap Qanun di Aceh
12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangdibagi menjadi dua katagori yaitu
24 Pasal 235 UU No 11 Tahun 2006
25 Lihat ketentuan Pasal 249-251 UU No 23 Tahun 2014
11 Tahun 2006 tentang Pemerintah

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.