KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI DAN LAUT: IMPLIKASI TERHADAP HAK MASYARAKAT PESISIR DAN UPAYA PERLINDUNGANNYA

Flora Pricilla Kalalo

doi:10.21143/jhp.vol39.no1.200

Abstract

AbstrakThe purpose of this research is to know of the implication of coastal and seareclamation towards coastal peaple and to know the available efforts ofprotection as well as protection that should be pel/ormed. By benefitingprimary legal materials such as legislation regulations and internationalconventions as well as secondary legal materials such as text books, courtdecisions, experts' opinion, research results, journals, internet sources andnon-legal materials, it can be concluded that coastal and sea reclamationpossessed urgent implication on the coastal people's rights so protection isnecessary towards the coastal people through the establishment of specialact concerning coastal and sea reclamation, arranging the reclamationcomprehensively, comprising the adat law community, local as well as urbancommunity rights, also regulating the requirements, planning, performing,protection and/or compensation of the people as well as ordering conservingthe function of the environment.

Highlights

Abstrak The purpose ofthis research is to know ofthe implication ofcoastal and sea reclamation towards coastal peaple and to know the available efforts of protection as well as protection that should be pel/ormed
sea reclamation possessed urgent implication on the coastal people's rights so protection is necessary towards the coastal people through the establishment
Jika reklamasi dilaksanakan harus ada kompensasi terhadap kerugian masyarakat adat, lokal, atau pesisir, sebaiknya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, untuk itu perlu dimasukkan sebagai tanggung jawab dan kewajiban hukum dalam undang-undang tersendiri tentang reklamasi

Summary

Hak Masyarakat Pesisir

Dalam UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pengertian masyarakat pesisir memiliki pengertian yang khusus. Menurut Pasal I butir 32 undang-undang ini, masyarakat (pesisir) adalah "masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat LokaI yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil." Jadi lingkup perhatian terhadap masyarakat pesisir dalam UndangUndang ini hanya mencakup masyarakat adat[2] dan masyarakat lokal saja. Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, pada umumnya bukan merupakan masyarakat hukum adat dan juga bukan masyarakat lokal dalam arti tadi. Masyarakat pesisir perkotaan seperti ini, yang bukan masyarakat hukum adat atau masyarakat lokal, tidak dicakup oleh pengaturan dalam UU No 27 rahun 20076 Di lain pihak, merupakan kenyataan bahwa reklamasi pantai dan laut pada umumnya dilakukan di pesisir perkotaan dengan dalih meningkatkan perekonomian. DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi-Proyek Pesisir Sulawesi Ulara, Manado, tidak dipublikasi, h. 43

Implikasi Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Terbadap Hak Masyarakat Pesisir

Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat Pesisir

20 Hong Kong Ordinance Cap 531

Kesimpulan