Abstract
Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank. The Deposit Rights is an accecoire agreement (agreement) of the main agreement, namely debt agreement receivable. The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must also diroya 'if the debts are due. Roya is a deletion of the security expense of a land right that is the object of the Mortgage Right that has expired or has been removed because it has already ended its credit by the Land Registry Office at the request of the interested parties.
 This research is empirical law research that aims to examine the juridical-empirical implementation of roya Object of Mortgage by the Land Registry Office of Mataram City. The result of the research shows that the implementation of registration of the Land Rights of the Land on Land has been clearly regulated with the requirements and procedures. While the implementation of Roya Object of Mortgage Rights at the Office of BPN Kota Mataran has been implemented well in accordance with the provisions and procedures that have been determined by the applicable legislation.
Highlights
Apabila Hak Tanggungan itu berakhir atau hapus, maka Kantor Pendaftaran Tanah melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan yang terdapat di dalam Buku Tanah dan sertifikatnya (Pasal 22 ayat 1) UUHT
Deposit Rights is the right to pledge the right to land as a credit guarantee to the Bank
The right of Dependent must be made a Deed of Granting of Dependent Rights and must be registered in the Land Registry Office of the National Land Agency to obtain a certificate for guarantee of legal certainty, and must diroya 'if the debts are due
Summary
Hak Tanggungan Atas Tanah adalah hak jaminan yang diberikan oleh pemegang hak atas tanah selaku debitur atau penjamin debitur kepada penerima Hak Tanggungan selaku kreditur untuk menjaminkan hutangnya berdasarkan perjanjian hutang piutang. Setalah dibuatkan APHT maka kewajiban selanjutnya adalah melakukan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 ayat (1). Apabila Hak Tanggungan itu berakhir atau hapus, maka Kantor Pendaftaran Tanah melakukan pencoretan catatan Hak Tanggungan yang terdapat di dalam Buku Tanah dan sertifikatnya (Pasal 22 ayat 1) UUHT. Selanjutnya dengan hapusnya Hak Tanggungan, sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersamasama buku tanah Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Badan Pertanahan (Pasal 22 ayat 2). Pencoretan Hak Tanggungan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Kantor pendaftaran Tanah setelah dinyatakan oleh kreditur bahwa hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur telah berakhir (Pasal 22 ayat 3). Pelaksanaan pencoretan Hak Tanggungan dilakukan oleh Badan Pertanahan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan untuk melaksanakan pencoretan Hak Tanggungan
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
