Abstract
This study examines the dynamics and process of PAW process of six members of DPRD Riau period 2014-2019 after deciding to become candidate for regional head. The problems that occurred PAW six Riau DPRD members after the enactment of candidates for regional head in the 2015 election did not run in accordance with established procedures. The research used the concept of Alert Time Substitution and Political Representation Theory with qualitative explorative method. The existing information system within the DPRD still does not reflect the regularity of factors that are shaped by the internal political background of political parties. a very long hiatus meeting in Riau's political representation included some neglected agenda and duties of legislation. In addition, the Ministry of Home Affairs decree was abolished in the determination of PAW Riau DPRD members 2014-2019 and became administrative judges that led to the vacancy of parliamentary seats
Highlights
Abstrak Penelitian ini mengkaji dinamika dan mekanisme proses Pergantian Antar Waktu (PAW) enam anggota DPRD Riau periode 20142019 pasca ditetapkan menjadi calon kepala daerah
This study examines the dynamics and process of PAW process of six members of DPRD Riau period 20142019 after deciding to become candidate for regional head
Sebastian Salang, Parlemen: Antara Kepentingan Politik VS Aspirasi Rakyat, Dalam Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Desember 2006
Summary
Penggantian Antar Waktu (PAW) terjadi pada anggota DPRD Riau periode 20014-2019 pasca penetapan enam anggota DPRD Riau menjadi calon kepala daerah pada pilkada desember 2015. Mulai dari tahap pengusulan pemberhentian oleh dewan perwakilan daerah (DPD) provinsi partai politik, persetujuan dalam rapat DPRD, ferivikasi KPUD Provinsi Riau, surat pengusulan yang kemudian diteruskan ke mendagri untuk dikeluarkan peresmian penggantian antar waktu melalui gubernur (Pasal 385/ Pasal 388 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Junto Pasal 104/ Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010). Mulai dari terlambatnya surat keputusan mendagri terkait penetapan pengganti PAW dari keenam anggota DPRD Riau yang ikut pilkada lalu Partai PDIP yang belum mengajukan nama untuk pengganti Zukri Misran dan Syaifudin Potti. Memberikan kontribusi kepada Pemerintah, DPRD, KPUD, dan Partai Politik dalam mengambil keputusan yang efektif terkait proses PAW anggota DPRD agar tidak terjadi kekosongan yang begitu lama dalam perwakilan politik di daerah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi peningkatan pemahaman dan pengembangan studi tentang sistem perwakilan politik (representasi politik) dalam kontek PAW anggota DPRD. memberikan kontribusi kepada Pemerintah, DPRD, KPUD, dan Partai Politik dalam mengambil keputusan yang efektif terkait proses PAW anggota DPRD agar tidak terjadi kekosongan yang begitu lama dalam perwakilan politik di daerah
Sign-in/Register to view highlights & summary 
Published Version (
Free)
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call