Abstract

 
 
 his study aims to describe how the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Kuranji Sub-District, Padang City. The background of the problem in this study is that based on preliminary observations, BPNT is assistance provided by the government to alleviate poverty and prosper the families of beneficiaries of the assistance. The large number of people who do not understand and appreciate the government's commitment has made this program not running well. The type and data analysis uses a descriptive qualitative approach. Data sources consist of primary data in the form of a direct interview process and secondary data is data collected from the institutional literature related to this research. The technique of collecting data uses
 observation, interviews and documentation. Test the validity of the
 data using the data source triangulation technique. And data collection techniques with data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the BPN program has not gone well because there are obstacles in the lower level government that have not optimized the BPN implementation smoothly. Many people do not know the process and there are still many underprivileged people who are not registered to receive the assistance.
 
 
Highlights
Pada tahun 2017 Beras Sejahtera (Rastra) tidak lagi dijalankan sepenuhnya di Indonesia, hanya dijalankan pada beberapa kabupaten/ kota di Indonesia
This study aims to describe how the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Kuranji Sub-District, Padang City
The results of this study indicate that the implementation of the BPN program has not gone well because there are obstacles in the lower level government that have not optimized the BPN implementation smoothly
Summary
Menurut Friedrich (Winarno, 2007) memandang kebijakan menjadi suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang.Kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungabagn tertentu yang memberikan hambatan-hambatan peluangpeluang terhadap kebijakan – kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan. Kebijakan publik sebagai ranah dalam penyelesaian masalah publik seringkali menjadi harapan bagi berbagai pihak.Dengan adanya kebijkan publik dapat mengembalikan eksistensi dari sektor publik agar dapat bergerak lebih cepat dari pada sebelumnya.Ini semua tentu tidak hanya sekedar membutuhkan aktor pemerintah ataupun poltik namun berbagai lapisan masyarakat yang ada sehingga penyelengaraan untuk menyelesaikan masalah publik dapat terlaksana secara rasional dan diterima diterima oleh berbagai kelompok kepentingan yang terlibat. Rasionalitas atau ulasan di balik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, prilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya (Wahab, 2015). Implementasi kebijakan yang dimaksud harus berada pada sinergitas yang selalu bekerjasama anta pemangku kepentingan dan pihak lain guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki. Implementasi juga dapat dikatakan sebagai tahap pelaksanaan dari aturan-aturan atau kebijkan yang dibuat oleh pemerintah atau aktor kebijakan
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
