Implementasi Kebijakan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang

Abstract

Individu dengan disabilitas sering kali diperlakukan secara berbeda dan dipandang negatif oleh orang lain di sekitarnya. Hal ini terutama terjadi di tempat kerja, di mana penyandang disabilitas dipandang sebagai orang yang tidak kompeten dan tidak banyak menghasilkan. Penyandang disabilitas memiliki akses yang terbatas terhadap informasi pekerjaan, kesempatan kerja formal, dan pengembangan keterampilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, meskipun Disnakertrans Kabupaten Tangerang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, namun hasil yang didapatkan di lapangan belum ideal, seperti yang terlihat dari hambatan-hambatan yang ada dan kurangnya bantuan dari variabel lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dalam mengimplementasikan kebijakan tentang unit layanan disabilitas. Kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan merupakan komponen teori implementasi kebijakan Thomas B. Smith yang digunakan dalam penelitian ini. Kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan keadaan lingkungan merupakan komponen utama dari teori implementasi kebijakan Smith. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan fokus kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pola kolaborasi dan komunikasi yang ideal dalam indikator kebijakan, banyak perusahaan yang tetap menolak untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang kekurangan tenaga kerja penyandang disabilitas sedangkan penyandang disabilitas pada usia produktif dan belum bekerja cukup tinggi. Pada indikator kelompok sasaran, ditemukan karakteristik pelaksana kebijakan yang masih menjalankan tugasnya dengan produktif tanpa banyaknya tuntutan dari pelaksana kebijakan. Pada indikator organisasi pelaksana, tidak adanya standard operating procedure (SOP) dan Key Performance Indicators (KPI) yang menjadi indikator untuk melihat karakteristik pelaksana kebijakan dalam kedisiplinanan dan ketaatan dalam mengemban tugasnya. Pada indikator faktor lingkungan, dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik, ketiganya belum turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.