Abstract

The program of government is ruled by an organization which is pointed out to perform as the first target. But there are not programs of government has not been maximumly ruled by the organization which is pointed. The program of guarantee of national health of the board of social guarantee at The Common Hospital of South Bangka Hospital, Regional Hospital of Pangkalpinang, Bhakti Timah Hospital Pangkalpinang hasn’t succeeded maximum. It is caused by the medical workers haven’t been suitable, the sum of doctors are not enough, the facilities haven’t been enough, a few of socialisations about the programs. It is needed the policy of the government to manage the programs so the service of heath can be touched for all people of South Bangka, Pangkalpinang according to the law of Republic of Indonesia number 24 in the year 2011, the regulation of minister of the heath of Republic of Indonesia number 28 in the year 2014. The policy of government is influenced by four of communication factors, human resource, disposition, and bureaucratic structure, whereas the work of civil government officers to give a service of guarantee of national health, the board of social guarantee at The Common Hospital of South Bangka, The Regional Hospital of Pangkalping, and The Bhakti Timah Hospital hasn’t been ability, motivation, and maximum chance. The utility of the writing to see the work of civil government officers in giving a service of national guarantee, the board of social guarantee.

Highlights

  • Program pemerintah dilaksanakan oleh organisasi yang ditunjuk untuk melaksanakannya sesuai dengan target awalnya

  • The program of government is ruled by an organization

  • which is pointed out to perform as the first target

Read more

Summary

Pendahuluan

Setiap kegiatan yang telah ditetapkan melalui program pemerintah harus dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan yang telah dibuat secara bersama-sama. Tetapi tidak sedikit program pemerintah belum maksimal dilaksanakan oleh organisasi yang ditunjuk itu. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang mengatur program tersebut sehingga Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu bisa tersentuh bagi semua lapisan masyarakat Bangka Selatan, Pangkalpinang dan sekitarnya, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20111 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.2. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab. Anderson mengartikan kebijakan sebagai berikut : “ ....a purposive course of action followed an actor set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Keempat faktor itu adalah sebagai berikut: 1. Communication: Komunikasi, menyangkut penyampaian atau penyebaran informasi (Transmission), kejelasan (Clarity) dan konsistensi (Consistency) dari informasi yang disampaikan

Resources
Bureaucratic structure
Komunikasi
Sumber Daya
Informasi yang dibutuhkan
Sarana yang dibutuhkan
Disposisi
Struktur Birokrasi
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.