Abstract

Latar Belakang: Dari data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/ South-East Asia Regional (SEAR). Banten termasuk salah satu provinsi yang menjadi prioritas penanganan stunting karena berada pada peringkat 5 besar dengan angka stunting tertinggi secara nasional. Kabupaten Pandeglang dengan prevalensinya mencapai 37,8 persen menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten/ kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi. Tujuan: Untuk mengetahui hubungan riwayat ASI ekslusif, riwayat imunisasi dan status ekonomi keluarga dengan kejadian stunting di Desa Kubangkampil wilayah kerja Puskesmas Perdana. Metode: Rancangan penelitian cross-sectional dengan populasi semua balita berusia 12-59 bulan dengan jumlah sampel 87 orang yang dipilih secara random sampling. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Data di analisis dengan analisis univariat untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi, analisis bivariat dengan uji chi-squre untuk memperoleh hubungan dua variabel. Hasil: Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji chi-square riwayat ASI Ekslusif (P-value= 0,239> 0,05), Riwayat imunisasi (P-value= 1,000 > α (0,05), dan status ekonomi keluarga P-value= 0,537 > α (0,05) terhadap faktor resiko kejadian stunting. Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan riwayat ASI ekslusif, riwayat imunisasi dan status ekonomi keluarga dengan kejadian stunting di Desa Kubangkampil wilayah kerja Puskesmas Perdana.

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.