Abstract
This study aims to analyze the evaluation of the Desaku Menanti Program in dealing with homeless people and beggars in the city of Padang. The basis for the implementation of the my village program is regulated in the Padang City Regional Regulation Number 1 of 2012 concerning Development of Street Children, Homeless People, Beggars, Singers and Street Vendors. The objectives of the village waiting program are 1) Improving people's ability to carry out their social functions properly in society. 2) Improve the ability of people and the social environment to solve social problems. 3) Improving people's social status and roles so that they can adapt to their environment. This program is an innovation of the programs for handling the homeless, beggars and street children that have been carried out, namely by focusing all services in the areas of origin of homeless people and beggars (village based). This research is a qualitative research using descriptive method. The research informants were determined by purposive sampling. Data collection techniques are carried out by conducting interviews, observations, and documentation studies and data reduction is carried out so that accurate conclusions can be drawn from the data that has been obtained. The results showed that the impact of the implementation of the Desaku Menanti program in dealing with homeless people and beggars in the city of Padang was not optimal. This is because the objectives of the Desaku Menanti program have not been achieved.
Highlights
Khususnya di Kota Padang Perda yang menjadi dasar pelaksanaan program desaku menanti terdapat dalam Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan
This study aims to analyze the evaluation of the Desaku Menanti Program in dealing with homeless people and beggars in the city of Padang
The results showed that the impact of the implementation of the Desaku Menanti program in dealing with homeless people and beggars in the city of Padang was not optimal
Summary
Nugroho R (dalam Sore dan Sobirin, 2017:8) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu aturan yang harus ditaati bersama, namun lembaga yang berwenang akan menjatuhkan sanksi jika kedapatan ada yang melanggar dan sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Menurut Dunn (1999:132) kebijakan publik merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang telah direncanakan terlebih dahulu dan perundang-undangan merupakan sebagai acuan formal dalam melakukan suatu tindakan yang dibuat oleh pemerintah. Lester & Stewart dalam Agustino (2008: 196) implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dalam melakukan penyelenggaraan peraturan kebijakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu menjadi undang-undang. Dan sebagai pengadministrasian suatu undang-undang berdasarkan prosedur, aktor, organisasi dan teknik bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
