Abstract

Gelombang migrasi yang melanda Uni Eropa sejak tahun 2015 membawa dampak politik dan keamanan bagi institusi Uni Eropa maupun negara-negara anggotanya. Kebijakan pembagian tanggung jawab atau kuota imigran ternyata tidak mendapatkan kesepakatan dari negara-negara Visegrad. Beberapa penelitian sebelumnya yang mengunakan pendekatan konstruktivis menjelaskan bahwa penolakan itu terjadi akibat dari sekuritisasi imigran di masing-masing negara. Artikel ini berusaha untuk memahami penolakan negara-negara Visegrad dari perspektif kritis dengan menggunakan konsep politisasi keamanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisa terhadap data-data yang ada di media pemberitaan online, dokumen-dokumen Uni Eropa, dan jurnal ilmiah. Temuan dalam artikel ini mengindikasikan adanya politisasi keamanan imigran di masing-masing negara Visegrad dalam bentuk pewacanaan publik dan kampanye politik oleh elit pemerintahan maupun partai politik. Tujuan dari politisasi keamanan ini adalah untuk melanggengkan relasi kekuasaan.

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.